Balihotnews.com | DENPASAR – Ancaman kemacetan panjang jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 di Bali menjadi sorotan. Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali bersama Komisi III DPRD Bali mendesak pemerintah pusat segera membenahi akses jalur Gilimanuk untuk mencegah kelumpuhan lalu lintas.
Desakan ini disampaikan dalam diskusi publik #NgopiSantuy bersama Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, di Denpasar, Jumat (30/10/2026).
Kesiapan Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu masuk jalur darat Jawa-Bali dinilai sangat krusial. Kelancaran logistik dan mobilitas wisatawan harus disiapkan sejak dini agar antrean kendaraan tak merugikan sektor pariwisata.
Menanggapi hal tersebut, Nyoman Suyasa sepakat bahwa pesatnya pariwisata Bali harus dibarengi infrastruktur memadai. Ia menyoroti proyek Tol Gilimanuk-Mengwi yang semula diharapkan jadi solusi kemacetan, namun hingga kini masih tersendat pembebasan lahan.
”Konsekuensi pembukaan jalan baru itu ketersediaan lahan. Karena lahan harus dibeli dan dimiliki banyak penduduk, negosiasinya tentu mengalami hambatan,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Suyasa juga mengungkap adanya perubahan trase pada proyek tol tersebut. Rencana awal tol membentang dari Gilimanuk, namun kini fokus pembangunan dialihkan hanya untuk ruas Soka hingga Mengwi.
Artinya, jalur Gilimanuk hingga Pekutatan (Jembrana) dikabarkan batal dilintasi tol. Jalur ini hanya akan mendapat perbaikan serta pelebaran dari jalan yang sudah ada.
Padahal, volume kendaraan di jalur tersebut kerap kelebihan beban. Pada waktu tertentu, jarak tempuh Gilimanuk-Mengwi bisa memakan waktu lebih dari empat jam.
Pelebaran Jalan Saja Tak Cukup
Selain wilayah barat, kemacetan di Bali Selatan juga menjadi persoalan utama. Suyasa menyebut proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026 bisa mencapai 7,2 juta orang. Ditambah turis domestik, mobilitas orang di Bali diprediksi menembus 16 juta per tahun.
Menurutnya, tingginya volume kendaraan ini tak akan tuntas hanya dengan pelebaran jalan.
”Kalau bicara pariwisata Bali, kita tidak bisa hanya bicara penambahan kapasitas jalan. Ada yang lebih penting, yaitu pengendalian tata ruang, kawasan, dan pengelolaan sumber mata air,” tegas wakil rakyat asal Karangasem ini.
Jelang Nataru 2027, sejumlah opsi penanganan mulai dibahas. Mulai dari wacana integrasi transportasi massal seperti trem, rekayasa lalu lintas, hingga pengaturan jalur khusus truk logistik.
Ketua PW IWO Bali, Tri Widiyanti, menambahkan diskusi rutin ini sengaja digelar untuk membedah kebijakan publik secara langsung antara pers dan pemerintah. Pihaknya berharap DPRD Bali terus mengawal isu infrastruktur ini ke pusat agar lalu lintas darat tak lumpuh saat puncak liburan.
”Langkah antisipasi sangat diperlukan agar akses transportasi tidak memicu kemacetan parah saat puncak Nataru nanti,” pungkas Widiyanti. *** (dre)
