Balihotnews.com l JAKARTA- Politik memang tidak mengenal persahabatan abadi. Namun, tidak semua persahabatan politik dibangun di atas kepentingan sesaat.
Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra barangkali merupakan salah satu pengecualian yang menarik untuk dibedah.
Keduanya telah saling mengenal selama lebih dari empat dasawarsa. Melewati pergantian rezim, perubahan peta kekuasaan, hingga persilangan kepentingan politik yang tidak selalu mempertemukan mereka dalam satu barisan.
Dalam pertemuan di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 6 April 2023, Prabowo secara terbuka mengakui persahabatan panjang tersebut.
Prabowo bahkan menyebut hubungan mereka mengalami pasang surut. Keduanya kerap berbeda pendapat, tetapi tidak pernah menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk memutus persahabatan.
Sekilas, pengakuan itu terdengar seperti basa-basi dua politikus senior. Namun, dalam politik Indonesia yang mudah berubah karena kepentingan elektoral, hubungan empat dekade bukan perkara sepele.
Pertanyaannya sekarang: apakah persahabatan panjang itu hanya akan menjadi cerita nostalgia, atau justru menemukan makna politiknya ketika Prabowo harus menentukan sosok wakil presiden yang baru?
𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗦𝗮𝗵𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗟𝗮𝗺𝗮
Prabowo dan Yusril datang dari dua dunia yang berbeda.
Prabowo dibesarkan dalam tradisi militer. Cara berpikirnya dibentuk oleh disiplin, hierarki, kepemimpinan, dan keputusan strategis.
Yusril tumbuh dalam tradisi intelektual. Ia seorang akademisi, ahli hukum tata negara, sekaligus politikus yang memahami bagaimana kekuasaan dibentuk, dijalankan, dan dibatasi oleh konstitusi.
Perbedaan latar belakang ini justru bisa menjadi kekuatan.
Prabowo memiliki naluri kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan. Yusril menawarkan ketelitian hukum, pengalaman administrasi pemerintahan, serta kemampuan membaca konsekuensi konstitusional dari setiap kebijakan negara.
Kombinasi tersebut bukan sesuatu yang patut diremehkan.
Presiden yang kuat membutuhkan pendamping yang bukan sekadar patuh. Ia membutuhkan seseorang yang sanggup memberikan pertimbangan, bahkan ketika pertimbangan itu tidak selalu menyenangkan.
Bukankah Prabowo sendiri pernah mengakui bahwa dirinya dan Yusril sering berbeda pendapat?
Di situlah letak nilai politik persahabatan mereka.
Kedekatan yang sehat bukan kedekatan antara seorang pemimpin dan pengikut yang selalu mengangguk. Kedekatan yang matang justru memberi ruang untuk saling mengoreksi.
Indonesia tidak kekurangan politikus yang pandai menyenangkan atasan. Yang lebih sulit ditemukan adalah negarawan yang berani mengingatkan kekuasaan ketika mulai menyimpang.
𝗬𝘂𝘀𝗿𝗶𝗹 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗮𝗿𝘂 𝗱𝗶 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻
Menempatkan Yusril sebagai calon wakil presiden bukanlah eksperimen politik.
Rekam jejaknya dalam pemerintahan telah terbentang panjang.
Ia pernah mengemban jabatan menteri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya, Yusril juga pernah bekerja di lingkungan Sekretariat Negara pada era Soeharto dan B.J. Habibie.
Kini, dalam pemerintahan Prabowo, ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pengalaman lintas pemerintahan tersebut menunjukkan satu hal: Yusril memahami bahwa mengurus negara tidak sesederhana menyampaikan pidato politik.
Ada undang-undang yang harus ditaati. Ada lembaga negara yang mesti dihormati. Ada birokrasi yang harus digerakkan. Ada pula kepentingan masyarakat yang tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan kekuasaan.
Tentu saja, pengalaman panjang bukan jaminan seseorang akan selalu benar. Yusril pun tidak kebal kritik.
Perannya sebagai ketua tim hukum pasangan Prabowo-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024, misalnya, memperlihatkan kedekatannya dengan kepentingan politik kekuasaan.
Itu fakta yang tidak perlu disembunyikan.
Justru karena itulah, jika dipercaya menjadi wakil presiden, Yusril harus membuktikan bahwa kesetiaannya yang paling tinggi bukan kepada kelompok politik tertentu, melainkan kepada konstitusi.
Namun, kekurangan yang mungkin melekat pada seorang politikus tidak serta-merta menghapus kapasitas yang telah dibangunnya selama puluhan tahun.
Dalam situasi ketika negara membutuhkan kesinambungan pemerintahan, pengalaman Yusril merupakan modal yang tidak kecil.
𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗱𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗹𝗼𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮
Hubungan politik Prabowo dan Yusril juga bukan berhenti pada pertemanan pribadi.
Pada 30 Juli 2023, Partai Bulan Bintang yang ketika itu dipimpin Yusril secara resmi menyatakan dukungan terhadap pencalonan Prabowo dalam Pilpres 2024.
Dukungan itu diberikan ketika peta koalisi dan pencalonan wakil presiden masih bergerak.
Yusril akhirnya tidak dipilih menjadi pendamping Prabowo. Kursi tersebut jatuh kepada Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Yusril tidak serta-merta meninggalkan Prabowo.
Ia bahkan memimpin tim hukum yang membela kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Ada kesinambungan politik yang layak dicermati.
Yusril tidak hanya hadir ketika peluang jabatan terbuka. Ia tetap berada dalam barisan pendukung Prabowo meskipun tidak memperoleh posisi wakil presiden pada 2024.
Kini, keadaan berubah.
Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026. Proses pengisian jabatan wakil presiden pun bergerak melalui mekanisme konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Artinya, Prabowo memegang peran menentukan dalam mengajukan dua nama tersebut.
Di sinilah kedekatan panjang Prabowo dan Yusril memperoleh relevansinya.
Bukan karena persahabatan harus dibayar dengan jabatan, melainkan karena Prabowo sudah mengenal kemampuan, kelemahan, karakter, dan cara berpikir Yusril jauh sebelum dirinya menduduki kursi presiden.
𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗝𝗮𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗞𝘂𝗿𝘀𝗶 𝗪𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗝𝗮𝘁𝗮𝗵 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸
Pergantian wakil presiden bukanlah kesempatan membagi hadiah kepada partai politik.
Jabatan tersebut terlalu penting untuk diperlakukan sebagai kompensasi koalisi.
Bukan pula sekadar persoalan siapa yang paling dekat dengan presiden, siapa yang memiliki kursi terbanyak di parlemen, atau siapa yang paling keras mengklaim telah berjasa memenangkan pemilu.
Indonesia membutuhkan wakil presiden yang mampu bekerja.
Kursi itu memerlukan figur yang memahami pemerintahan, memiliki kecakapan diplomasi, menguasai persoalan hukum, serta sanggup menjaga stabilitas ketika presiden harus mengambil keputusan besar.
Dalam ukuran tersebut, Yusril layak menjadi pilihan utama.
Ia bukan politikus yang harus memulai dari nol untuk memahami cara kerja negara.
Ia juga tidak perlu belajar kembali tentang hubungan antara presiden, parlemen, lembaga peradilan, dan mekanisme ketatanegaraan.
Modal tersebut semakin relevan ketika pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan pembangunan ekonomi, reformasi hukum, penguatan institusi, dan tuntutan penegakan keadilan.
Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa seorang profesor otomatis lebih baik daripada politikus lain.
Gelar akademik bukan sertifikat kenegarawanan.
Namun, mengabaikan seseorang yang mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan dan penguasaan hukum tata negara hanya demi mengakomodasi kepentingan elite partai juga merupakan kekeliruan politik.
Jabatan wakil presiden seharusnya diberikan kepada figur yang paling siap membantu presiden, bukan kepada pihak yang paling berhasil menekan presiden.
𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗗𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗮 𝗞𝗮𝗹𝗶
Pada Sabtu, 21 November 2026, Yusril menyatakan kesiapannya apabila Presiden Prabowo memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi calon wakil presiden.
Pernyataan itu memperjelas bahwa kemungkinan Yusril masuk dalam bursa bukan sekadar spekulasi yang dibangun para pendukungnya.
Ia tidak menutup pintu.
Tetapi kesiapan pribadi tentu tidak cukup. Keputusan berada pada Presiden Prabowo untuk mengusulkan calon, sedangkan pemilihan akhirnya menjadi kewenangan MPR.
Menurut jadwal yang diumumkan pimpinan MPR, dua nama calon harus disampaikan paling lambat 25 November 2026, sebelum sidang pemilihan yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Waktunya semakin dekat.
Prabowo tentu harus mempertimbangkan keseimbangan koalisi, dukungan parlemen, serta kemampuan calon wakil presiden menjaga kesinambungan pemerintahan.
Semua itu sah dalam politik.
Namun, kalkulasi politik tidak semestinya menenggelamkan persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang paling mampu mendampinginya menjalankan negara?
Yusril menawarkan kombinasi yang sulit diabaikan. Kedekatan personal, kepercayaan politik, pengalaman birokrasi, dan kapasitas hukum tata negara berada pada satu figur.
Itu bukan jaminan keberhasilan. Tetapi merupakan dasar rasional yang kuat untuk memilihnya.
𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗺𝗯𝗶𝗹 𝗞𝗲𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗕𝗲𝘀𝗮𝗿
Sudah saatnya kedekatan empat dekade Prabowo dan Yusril dilihat lebih jauh daripada sekadar kisah persahabatan dua tokoh senior.
Sejarah hubungan mereka memperlihatkan bahwa kepercayaan dapat bertahan meskipun pandangan politik tidak selalu sejalan.
Kini, negara memerlukan keputusan, bukan sekadar cerita tentang masa lalu.
Editorial ini berpandangan tegas bahwa Profesor Yusril Ihza Mahendra merupakan figur yang sangat layak diusulkan oleh Presiden Prabowo sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan itu bertumpu pada rekam jejak dan kapasitasnya, bukan pada anggapan bahwa seorang sahabat lama otomatis berhak memperoleh jabatan.
Apabila dipercaya, Yusril tetap harus diuji komitmennya terhadap demokrasi, independensi lembaga negara, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Tetapi bila ukurannya adalah kesiapan membantu presiden menjalankan pemerintahan, sulit menyingkirkan Yusril dari daftar teratas.
Prabowo membutuhkan pendamping yang memahami kekuasaan, tetapi juga mengerti batas-batasnya.
Seorang wakil presiden yang berani memberi masukan, bukan sekadar mengamini setiap keputusan.
Seorang negarawan yang memahami bahwa kesetiaan kepada presiden tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada republik.
Empat puluh tahun persahabatan Prabowo dan Yusril sudah cukup untuk membangun kepercayaan. Kini pertanyaannya bukan lagi seberapa dekat keduanya, melainkan apakah Prabowo berani menjadikan kepercayaan itu sebagai dasar keputusan kenegaraan.
Sebab Indonesia tidak membutuhkan wakil presiden yang sekadar berdiri di belakang presiden.
Indonesia membutuhkan wakil presiden yang mampu berdiri di sampingnya. Dan ketika diperlukan, berani mengatakan bahwa presiden sedang keliru. Yusril layak memperoleh kesempatan itu. (Bhn)








