Balihotnews.com l JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan perkara tersangka Riza Chalid ke pengadilan untuk disidangkan secara in absentia. Desakan tersebut disampaikan melalui somasi dan permohonan resmi yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Selasa (17/11/2026).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa perlu ditempuh mengingat Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), tetapi hingga kini belum berhasil dihadirkan dalam proses hukum.
“Sudah lebih dari satu tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum ada tindak lanjut yang membawa perkara Riza Chalid ke persidangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan,” demikian substansi keberatan MAKI dalam surat somasinya.
Dalam surat bernomor 05/MAKI-SOMASI_JAMPIDSUS/17.XI/2026 tersebut, MAKI menguraikan bahwa Kejagung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka pada 10 Juli 2025. Riza diduga terlibat dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejagung, Riza disebut sebagai salah satu aktor intelektual.
Kejagung kemudian memasukkan Riza Chalid dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 19 Agustus 2025 setelah yang bersangkutan disebut tidak memenuhi tiga kali panggilan penyidik. MAKI menilai belum adanya tindak lanjut yang membawa perkara tersebut ke tahap persidangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan.
MAKI juga mengungkap dugaan perjalanan Riza Chalid ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 15 Mei 2023. Dalam informasi yang dicantumkan dalam surat tersebut, Riza diduga menggunakan paspor negara lain dengan identitas Abdul Kareem. Sehari kemudian, 16 Mei 2023, yang bersangkutan disebut kembali ke Kuala Lumpur menggunakan penerbangan Malaysia Airlines dengan rute langsung Balikpapan-Kuala Lumpur.
Selain itu, MAKI menyebut adanya perubahan penampilan yang diduga dilakukan Riza Chalid untuk menyamarkan identitasnya. Kumisnya disebut telah dicukur hingga tampak klimis. Meski demikian, dalam dugaan perjalanan tersebut, ia disebut tetap mengenakan masker dan topi. Informasi ini menjadi salah satu alasan MAKI menilai mekanisme pemanggilan biasa perlu dievaluasi.
Atas dasar itu, MAKI meminta Jampidsus segera melimpahkan perkara Riza Chalid ke pengadilan agar dapat diperiksa melalui mekanisme in absentia. MAKI merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah.
“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Karena itu, kami mendesak agar mekanisme tersebut ditempuh sesuai ketentuan hukum,” demikian argumentasi MAKI dalam surat permohonannya.
MAKI menegaskan langkah tersebut diperlukan sebagai bentuk keseriusan penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum atas perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Riza Chalid. MAKI juga menyatakan siap menempuh upaya hukum melalui pengajuan praperadilan apabila tidak ada tindak lanjut atas permohonan sidang in absentia tersebut.
“Apabila tidak ditemukan tindak lanjut untuk melakukan sidang in absentia terhadap tersangka Riza Chalid, kami siap menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan,” tegas MAKI dalam surat yang ditandatangani Boyamin Saiman. (Bhn)








