Balihotnews.com | BADUNG – Tim gabungan Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kepolisian Daerah (Polda) Bali menggerebek sebuah markas kejahatan siber di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dalam operasi ini, 28 warga negara asing (WNA) diringkus lantaran diduga mengendalikan sindikat investasi fiktif.
Penangkapan yang melibatkan Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Bali ini berlangsung pada Kamis (5/11/2026). Puluhan WNA lintas negara tersebut kini ditahan dan diwajibkan menjalani proses pendeportasian.
”Dari 28 orang itu, 24 orang merupakan warga negara Kamerun, tiga warga negara Turkmenistan, dan satu orang warga negara Georgia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, dalam keterangan resminya, Kamis (12/11/2026).
Novyandri mengungkap, penggerebekan berawal dari pelacakan intelijen terhadap sebuah properti yang dicurigai menjadi sarang aktivitas ilegal. Saat digeledah, sindikat ini terbukti menjalankan kejahatan secara terorganisir dengan peran masing-masing layaknya sebuah perusahaan.
WN asal Georgia bertugas sebagai manajer operasi yang mengotaki pergerakan sindikat. Sementara 24 WN Kamerun dipekerjakan sebagai admin dan operator investasi bodong. Adapun tiga WN Turkmenistan direkrut khusus sebagai penjaga keamanan (sekuriti) markas.
Hasil pemeriksaan dokumen keimigrasian menunjukkan mayoritas pelaku mengantongi izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12. Petugas juga menemukan tiga WNA yang masa berlaku izin tinggalnya sudah kedaluwarsa atau overstay.
Selain menyalahgunakan visa turis untuk bekerja secara ilegal, sindikat ini juga terindikasi memalsukan keterangan saat proses pengajuan izin tinggal. Temuan pelanggaran berlapis ini menjadi dasar kuat pihak Imigrasi menjatuhkan sanksi maksimal.
Seluruh tersangka kini dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Mereka dijebloskan ke Ruang Detensi Imigrasi Ngurah Rai sembari menunggu jadwal pemulangan paksa ke negara asal.
”Tidak akan kami biarkan orang asing menyalahgunakan izin tinggal atau bekerja ilegal di Indonesia. Pasti kami tindak tegas sesuai aturan hukum,” ujar Novyandri.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, memastikan pengawasan keberadaan orang asing di kantong-kantong pariwisata akan makin diperketat.
”Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas. Tidak ada ruang bagi WNA yang melanggar hukum atau melakukan aktivitas yang merusak citra pariwisata kita,” tegas Ramdhani.
Ia turut mengapresiasi jajaran Ditresiber Polda Bali yang menyuplai data intelijen dan turun langsung dalam penggerebekan di lapangan. Kolaborasi lintas instansi ini dinilai efektif dalam penegakan hukum, sejalan dengan komitmen menjaga keamanan Pulau Dewata dan semangat ‘Imigrasi untuk Rakyat’.*** (dre)
