Berlatar Pengusaha, Senantara NasDem Nilai Kenaikan UMP Bali Sudah Layak

Ketua DPW Partai NasDem Bali I Nengah Senantara. (Balihotnews/dre)
Ketua DPW Partai NasDem Bali I Nengah Senantara. (Balihotnews/dre)

Balihotnews.com | DENPASAR – Berlatar belakang pengusaha pariwisata, Ketua DPW Partai NasDem Bali I Nengah Senantara menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar 42,15 persen menjadi Rp 4.559.287 per bulan sudah layak. Ia menyatakan dukungan penuh atas kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster itu di tengah silang pendapat kalangan pelaku usaha.

“Saya mendukung kebijakan itu karena menyangkut kepentingan masyarakat. Jangan sampai pekerja kita terus diperbudak menjadi tenaga kerja dengan upah pas-pasan,” kata Senantara di sela acara NasDem Budaya di Kantor DPW NasDem Bali, Denpasar, Minggu (22/11/2026).

Pria yang juga Anggota Komisi VI DPR RI ini bahkan menilai penyesuaian upah tersebut terbilang terlambat jika dibandingkan dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi Bali.

Berita Terkait:  Bunda PAUD Bali Putri Koster Dorong Penguatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru TK

​Ia membandingkan standar upah minimum di Bali yang selama ini tertinggal jauh dari daerah lain, seperti Surabaya yang sudah menembus angka Rp 5 juta.

​Menurut Senantara, kebutuhan hidup pekerja di kawasan perkotaan Bali, khususnya wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), kian berat. Untuk menyewa kamar kos saja, pekerja harus merogoh kocek hampir Rp 1 juta per bulan, belum termasuk biaya makan dan transportasi harian.

​”Angka Rp 4,5 juta saya pikir sudah memadai di tengah inflasi sekarang. Pertumbuhan ekonomi Bali secara nasional juga paling tinggi. Untuk kesejahteraan pekerja, tidak ada kata terlambat untuk memulai,” ujar politisi asal Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tersebut.

Berita Terkait:  Terima Kunjungan Panja RUU Pemilu DPR RI, Gubernur Koster Tekankan Pemilu Bermutu Lahir dari Integritas Aktor dan Efisiensi Biaya Bukan Sekadar Prosedur

​Ingatkan Pengusaha Tak Akali Aturan

​Kenaikan UMP yang drastis ini memang memicu kekhawatiran sebagian pelaku usaha soal pembengkakan biaya operasional hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagai sesama pebisnis, Senantara mengajak kalangan pengusaha mengedepankan kepedulian sosial karena pekerja merupakan penggerak utama perusahaan.

​Ia juga mewanti-wanti perusahaan agar tidak mengakali aturan baru tersebut, misalnya mencantumkan gaji sesuai UMP di atas kertas tetapi membayarnya lebih rendah kepada karyawan.

​”Jangan sampai ada kecurangan seperti itu. Ikuti regulasi yang ada. Kalau pekerja cukup makan, cukup tempat tinggal, dan mampu membiayai keluarganya, mereka pasti bekerja optimal,” tutur Senantara.

​Selain urusan penggajian, lonjakan UMP Bali 2027 diperkirakan bakal menarik lebih banyak pencari kerja dari luar daerah. Senantara menilai hal itu wajar terjadi seiring membaiknya daya tarik ekonomi Bali, sembari mengingatkan bahwa pekerja dari luar daerah tetap bagian dari masyarakat Nusantara.

Berita Terkait:  Mengenang Panda Nababan, Didik J. Rachbini: Sosok Berani Mengkritik Kekuasaan Jokowi

​”Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi kondisi itu agar tenaga kerja lokal tidak kalah bersaing. Jadi mau orang lokal maupun luar, tidak ada masalah,” ucapnya.

​Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

​Ketetapan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 itu naik Rp 1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP Bali 2026 sebesar Rp 3.207.459.*** (dre)

Berita Terkini