Di Balik Mundurnya Gibran, Bro Shalah Soroti Peran Yusril dalam Menjaga Marwah Wakil Presiden

Ketua Badan Khusus DPP Partai Bulan Bintang (PBB), M. Shalahuddin Jamil, S.H

Balihotnews.com l DENPASAR- Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026 memunculkan beragam penafsiran mengenai peran Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra.

Ketua Badan Khusus DPP Partai Bulan Bintang (PBB), M. Shalahuddin Jamil, S.H., yang akrab disapa Bro Shalah, justru melihat sikap Yusril dari sudut pandang berbeda.

Menurut Bro Shalah, penjelasan hukum Yusril kepada publik dapat dimaknai sebagai langkah yang membantu Gibran terhindar dari proses pemakzulan sekaligus menjaga marwahnya sebagai Wakil Presiden.

Bro Shalah menegaskan bahwa pernyataan Yusril mengenai polemik persyaratan pendidikan Gibran bukan semata-mata sikap politik, melainkan berkaitan dengan konsekuensi putusan lembaga peradilan.

Berita Terkait:  Gubernur Koster Dorong Pemanfaatan Dashboard ARISE untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Bali Hadapi Risiko Bencana

“Apa yang disampaikan oleh Yusril itu merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” jelas Bro Shalah, Minggu (22/11/2026).

Beliau juga menyoroti kewenangan DPR dalam menindaklanjuti persoalan konstitusional tersebut. “Keputusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan DPR untuk mengambil langkah-langkah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bro Shalah mengungkap bahwa pernyataan Yusril mengenai tidak adanya Peninjauan Kembali (PK) dari Kemendikdasmen merupakan hasil koordinasi dengan Kemenko Kumham Imipas.

Menurut beliau, hasil koordinasi tersebut disampaikan kepada publik dan Gibran agar Wakil Presiden tidak menempuh upaya hukum yang dinilai sia-sia.

Di sisi lain, pengunduran diri Gibran menyebabkan batalnya rapat paripurna DPR yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan.

Berita Terkait:  Secara Aklamasi, Rochineng Terpilih Pimpin IBCA–MMA Bali 2026-2030

Dalam perspektif hukum tata negara, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, sedangkan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

Bro Shalah berpandangan bahwa masyarakat tidak seharusnya langsung menafsirkan sikap Yusril sebagai upaya menjatuhkan Gibran. Namun, pandangan tersebut juga bukan bukti bahwa Yusril merupakan pihak yang merancang pengunduran diri Gibran.

Sebagai penegasan, Bro Shalah menilai bahwa pandangan hukum yang dikemukakan Yusril secara terbuka kepada media justru menyelamatkan marwah Gibran sebagai Wakil Presiden. (Bhn)

Berita Terkini