UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen Jadi Rp 4,55 Juta

Gubernur Bali Wayan Koster.
Gubernur Bali Wayan Koster. (Balihotnews/Ist)

Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan. Angka tersebut melonjak 42,15 persen atau naik Rp 1.351.828 dibandingkan UMP 2026 yang berada di level Rp 3.207.459.

​Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang diteken pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 khusus sektor Hotel Bintang, sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, sebesar Rp 4.644.907 per bulan.

​Seluruh ketentuan upah baru ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Koster menilai kenaikan signifikan tersebut bakal mendongkrak daya beli sekaligus kesejahteraan pekerja di sektor swasta maupun aparatur pemerintah daerah.

Berita Terkait:  Bikin Ulah di Bali, 7 WNA Dideportasi Gara-gara Prostitusi hingga Paspor Palsu

​”Dengan UMP sebesar Rp 4.559.287, maka para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala,” jelas Koster dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (20/11/2026).

​Lonjakan UMP di atas 40 persen ini diputuskan setelah Koster menampung aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada Rabu (21/10/2026) dan Jumat (20/11/2026).

​Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Bali, perwakilan buruh meminta penghitungan upah tidak semata-mata terpaku pada formula pemerintah pusat, melainkan memakai pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Koster sepakat basis penghitungan upah perlu ditinjau ulang agar mencerminkan biaya hidup riil masyarakat Bali.

Berita Terkait:  Gubernur Koster Terima Kunjungan Panja Komisi II DPR RI Bahas Penyempurnaan Sistem Pemilu

​”Bisa juga selain menggunakan formula, menggunakan pendekatan KHL. Bukan menetapkan KHL menjadi UMP, tapi memakai itu sebagai satu basis dalam menetapkan UMP,” kata Koster.

​Penuhi 81,35 Persen KHL Bali

​Merujuk data penetapan tahun 2026, besaran KHL di Bali untuk tahun 2027 tercatat sebesar Rp 5.604.481. Dengan UMP 2027 sebesar Rp 4.559.287, rasio pemenuhan KHL di Pulau Dewata kini menyentuh 81,35 persen dan masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak.

​Persentase tersebut meningkat jauh dibandingkan tahun 2026 yang baru mencapai 61,54 persen, yakni perbandingan antara UMP Rp 3.207.459 dengan KHL sebesar Rp 5.253.107.

​Penetapan UMP dan UMSP Bali 2027 ini mengacu pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. Aturan tersebut juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025.

Berita Terkait:  Momentum Tumpek Landep, Gubernur Koster Bersama Jajaran Pemprov Bali Persembahyangan di Pura Luhur Uluwatu

​Koster menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota se-Bali bersama para pelaku usaha untuk menjalankan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap penyesuaian upah ini memacu semangat kerja serta produktivitas pekerja di Bali.*** (dre)

Berita Terkini