Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster mengkritik anggota DPR RI dan DPD RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bali bekerja lebih maksimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat membuka Seminar Nasional Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 mengusung tema “Green Investment sebagai Penggerak Utama Menuju Indonesia Emas 2045” di Bali International Hospital (BIH), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Rabu, 18 Pebruari 2026.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali masa bakti 2026-2031.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menilai kinerja wakil rakyat di pusat belum optimal dalam memperjuangkan kebutuhan strategis Bali, terutama terkait anggaran dan kebijakan nasional.
“Itu kondisi real di Bali, seharusnya anggota DPR RI dan DPD RI dari Bali yang diurus ini, menjadi pejuang rakyat Bali di Jakarta bukan mengkuliti kebijakan Bali, karena di Bali sudah ada DPRD-nya. Itu perjuangannya disana di Kementerian, suarakan ini di Jakarta. Ngk usah ngudeg-ngudeg di Bali, karena sudah ada DPRD disini,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster juga menegaskan wakil rakyat seharusnya fokus memperjuangkan solusi di tingkat kementerian, bukan hanya mengkritik persoalan daerah tanpa langkah konkret.
“Dulu saya DPR RI, Pak Mangku juga DPD RI kita berjuang di Jakarta dapat Undang-Undang Provinsi Bali. Begitu mestinya berjuang kalau di Jakarta kita menjadi pejuang. Kalau untuk Bali kita menjadi menggali aspirasinya. Apa masalahnya? Sekolah rusak? Bantu. Bukan dimana-marahin. Kalau sekolah rusak datangin dia apa yang perlu dibantu. Rumah sakit rusak? Carikan alat kesehatan disitu di Menteri Kesehatan. Bukan dimana-marahin. Datangin dia berjuang sana,” kata Gubernur Koster.
Menurutnya, peran wakil rakyat di Jakarta sangat krusial untuk memastikan alokasi APBN berpihak pada Bali. “Apa yang kita harus berjuangkan di Jakarta supaya APBN-nya turun ke Bali. Begitu baru dia menjadi pejuang rakyat Bali,” terangnya.
Disisi lain, Bali memiliki karakteristik unik dengan sekitar 1.500 desa adat, 636 desa, dan 80 kelurahan. Namun luas wilayah dan lahan pertanian terus menyusut akibat abrasi, bencana, serta faktor alam.
“Tadinya, luas Bali 5.640 kilometer persegi, sekarang jumlah lahan Bali berkurang, bahkan jumlah sawah juga menyusut,” kata Gubernur Koster.
Meski menghadapi keterbatasan wilayah, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen atau berada di posisi kelima nasional tanpa dukungan sektor tambang. Kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Ngurah Rai pada 2025 bahkan mencapai 7,05 juta orang, meningkat dari 6,3 juta pada 2024 dan menjadi rekor tertinggi.
“Bali itu tidak sepi. Saya terus pantau jumlah wisatawan ke Bali wisatawan datang berapa dan pergi berapa melalui Bandara Ngurah Rai. Itu 7,05 juta adalah angka capaian tertinggi selama wisatawan asing berada di Bali. Jadi, tiap hari saya pantau dengan GM Angkasa Pura. Kecil pulaunya, sedikit penduduknya, tapi khasiatnya besar,” kata Gubernur Koster.
Meski demikian, Gubernur Koster menilai pembangunan infrastruktur dari APBN masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik Bali. Alih fungsi lahan sawah yang mencapai 600-700 hektar per tahun juga dinilai berpotensi mengancam ketahanan pangan, sistem subak dan keseimbangan lingkungan.
“Saya tidak ingin Bali terlalu banyak tergantung sumber pangannya dari luar. Itu sangat membahayakan. Kebutuhan dasar Bali, seperti pangan, air dan energi itu harus bisa dimulai dari Bali,” terangnya.
Gubernur Koster menambahkan Bali juga menghadapi tantangan kapasitas infrastruktur, transportasi publik, kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita, berkurangnya peluang usaha masyarakat lokal, ancaman air bersih, kemacetan, hingga keberadaan komunitas warga asing.
“Itu bisa membuat daya saing pariwisata Bali bisa menurun, kemudian ekonomi Bali akan mengalami ancaman. Ini harus menjadi pemahaman kita semua. Maka saya sudah minta ke Komisi V DPR RI agar serius menyelesaikan masalah insfrastruktur di Bali dengan jumlah anggaran cukup besar. Itu harus disupport oleh APBN. Jika tidak lewat APBN maka dia akan terus menurun daya saingnya,” kata Gubernur Koster.
Melalui forum BEIF 2026, Gubernur Koster berharap sinergi pemerintah, pelaku pariwisata, dan NCPI Bali mampu memperkuat fondasi pembangunan empat tahun ke depan sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Februari 2030.
“Saya sudah bertarung memperebutkan anggaran pembangunan insfrastruktur dalam waktu empat tahun kedepan, karena masa jabatan akan berakhir pada 20 Pebruari 2030,” pungkasnya. (red).
