Balihotnews.com | BADUNG – Ancaman krisis air bersih di kawasan pariwisata Badung Selatan makin nyata. Saat ini kebutuhan air di wilayah tersebut menembus 2.000 liter per detik, sementara kemampuan pasokan daerah baru berada di angka 800 liter per detik.
Mengatasi defisit pasokan hingga 1.200 liter per detik ini, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mendesak adanya langkah taktis dan strategis. Salah satunya lewat pembangunan fasilitas pengolahan air laut menjadi air tawar atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
Hal ini ditegaskan Anom usai memimpin Rapat Paripurna beragendakan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Gedung DPRD Badung, Senin (9/11/2026).
”Kebutuhan air di Badung Selatan itu diperkirakan mencapai 2.000 liter per detik, tapi pasokan kita baru sekitar 800. Artinya ada kesenjangan 1.200 liter per detik yang butuh penanganan sangat serius,” kata Anom.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan, ancaman krisis air bisa semakin memburuk seiring gencarnya Pemkab Badung membangun infrastruktur jalan baru di kawasan selatan. Ia meyakini, akses jalan baru otomatis akan memicu pertumbuhan akomodasi wisata yang berujung pada lonjakan konsumsi air.
Di sisi lain, kondisi estuari yang menjadi andalan saat ini kerap menyusut drastis saat musim kemarau.
Karena itu, Anom menekankan bahwa Raperda penyertaan modal daerah ke Perumda Air Minum Tirta Mangutama yang saat ini tengah digodok harus mampu menjawab persoalan krisis air tersebut. Ia mendorong opsi SWRO segera dimatangkan.
”Langkah yang harus berani dilakukan adalah SWRO ini. Kalau lokasinya di Kuta, silakan saja. Mau di Sawangan atau Nusa Dua juga silakan. Tapi yang jelas feasibility study (uji kelayakan) harus matang,” tegasnya.
Pihak legislatif, kata Anom, akan mendukung penuh pembangunan SWRO dengan catatan proyek tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Dalam waktu dekat, dewan berencana memanggil direksi PDAM Tirta Mangutama untuk membedah proyeksi ini lebih dalam.
Adapun dalam Rapat Paripurna yang dihadiri langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa tersebut, dewan dan eksekutif membahas tiga Raperda lainnya selain penyertaan modal PDAM.
Ketiganya meliputi Raperda penyertaan modal untuk PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, Raperda pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
”Sesuai tata tertib, Bupati sudah menjawab masukan dan kritik dewan secara gamblang. Setelah ini kita akan masuk ke mekanisme selanjutnya yakni Rapat Banggar bersama TAPD sebelum akhirnya Raperda ini disahkan,” pungkas Anom.*** (dre)
