Balihotnews.com | MANGUPURA – Langkah proaktif diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk menutup rapat celah kebocoran penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Berstatus sebagai wilayah percontohan (pilot project) tingkat nasional, Pemkab Badung kini memfokuskan layanannya pada digitalisasi terintegrasi melalui percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah strategis ini menjadi kunci utama dalam memastikan setiap program bantuan dari pemerintah tersalurkan secara lebih akurat, tepat sasaran, dan minim penyelewengan.
Sebagai tindak lanjut nyata, Pemkab Badung menggelar aktivasi IKD serentak yang dibarengi dengan sosialisasi bagi agen pendamping bansos di enam kecamatan pada Selasa (5/5/2026).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menjelaskan bahwa program ini adalah mandat langsung dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Instruksi Presiden terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Di Provinsi Bali, Badung ditunjuk sebagai titik pusat percontohannya.
”Ini adalah bentuk nyata transformasi pelayanan pemerintah berbasis digital. Terlebih lagi, Badung menjadi salah satu lokasi yang direncanakan akan dikunjungi Presiden dalam rangka evaluasi piloting ini,” ujar Sudarwitha.
Ke depan, Sudarwitha menyebut seluruh program penyaluran bansos, yakni mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi, akan bermuara pada satu data tunggal. Integrasi menyeluruh ini diyakini mampu menciptakan interoperabilitas antardinas dan kementerian yang lebih solid dan transparan.
Saat ini, proses pemutakhiran data masyarakat telah terpusat melalui Portal Perlindungan Sosial. Masyarakat diberikan kemudahan untuk memperbarui datanya secara mandiri melalui gawai, atau dengan bantuan agen pendamping yang tersebar, mulai dari tokoh masyarakat hingga kelian banjar dinas atau dusun.
”Tujuan utamanya sangat jelas, yakni menghindari kebocoran. Dengan sistem yang saling terhubung, data penerima manfaat menjadi presisi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” tegasnya.
Aktivasi IKD Dikebut dengan Sistem Jemput Bola
Di sisi lain, kesuksesan infrastruktur pendataan terintegrasi ini tidak lepas dari peran krusial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kepala Disdukcapil Badung, I Nyoman Rudiarta, mengungkapkan tantangan di lapangan. Dari total 1.444 agen pendamping bansos yang ditugaskan, saat ini baru sekitar 46 persen yang telah mengaktifkan IKD di perangkat mereka.
Guna mengejar target tersebut, Disdukcapil merespons cepat dengan membuka layanan aktivasi serentak. Layanan ini tidak lagi hanya terpusat di kantor dinas, melainkan agresif menggunakan sistem jemput bola turun langsung ke tingkat kecamatan hingga desa.
”Kami menyiagakan operator khusus di setiap desa dan kecamatan. Hal ini agar para agen serta masyarakat luas mendapat kemudahan akses dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus jauh-jauh datang ke pusat,” kata Rudiarta.
Ia juga tak henti mengimbau seluruh warga Badung untuk segera beralih ke identitas digital. Ke depannya, IKD tidak sekadar berfungsi sebagai KTP di layar ponsel, tetapi akan menjadi “kunci masuk” yang terintegrasi langsung dengan berbagai layanan lintas sektor strategis, seperti perbankan, PLN, Samsat, hingga BPJS.
”Melalui integrasi IKD, profil kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan tergambar secara komprehensif. Fitur perlindungan sosial inilah yang akan terus kami perkuat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan ke depannya,” pungkas Rudiarta.*** (dre)
