Balihotnews.com | DENPASAR – Harga sembako di Pulau Nusa Penida yang kerap jomplang dengan daratan Klungkung bikin pusing warga. Tak mau masyarakatnya tercekik, Gubernur Bali Wayan Koster langsung tancap gas menambah jadwal (trip) kapal barang rute Padangbai – Nusa Penida.
Target utamanya jelas, yaitu jika urat nadi logistik lancar, maka harga kebutuhan pokok bisa ditekan.
”Jika penambahan trip ini berhasil, ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi. Pasokan lancar dan stok aman,” tegas Koster usai memimpin rapat di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (15/6/2026).
Demi membanjiri kepulauan tersebut dengan logistik, Pemprov Bali rela merogoh kocek lebih dalam. Subsidi pelayaran perintis yang mulanya cuma untuk dua kali jalan (Rp 1,4 miliar), kini disuntik lagi hingga Rp 2,1 miliar untuk tiga kali keberangkatan dalam sehari.
Langkah Koster ini diamini penuh oleh Bupati Klungkung, I Made Satria. Menurutnya, biang kerok ketimpangan harga selama ini memang terletak pada kelangkaan stok akibat antrean panjang barang di pelabuhan.
”Memang butuh regulasi baru agar frekuensi pengiriman barang ini bisa lebih sering dilakukan,” sahut Satria.
Dilema Kapal Komersial vs Subsidi
Lantas, kenapa penyeberangan ini tidak diserahkan sepenuhnya ke pihak swasta saja? Rupanya urusannya tak semudah membalik telapak tangan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, blak-blakan menyebut rute ini belum siap dikomersialkan seratus persen.
Kementerian Perhubungan juga memiliki aturan ketat yang melarang adanya dua layanan—subsidi dan komersil—beroperasi saling tumpang tindih di lintasan yang sama. Di sisi lain, kalau subsidi KMP Nusa Jaya Abadi dicabut tiba-tiba, harga sembako di Nusa Penida justru bisa makin liar.
”Komersialisasi harus lewat masa transisi. Mekanismenya lewat penyesuaian tarif secara bertahap untuk menurunkan porsi subsidi, tanpa bikin masyarakat kaget karena harga barang naik mendadak,” papar Mudarta.
Sebagai jalan tengah jangka pendek, Pemkab Klungkung kini tengah menggodok ulang tarif penyeberangan dengan mendengarkan aspirasi warga pengguna jasa. Di saat bersamaan, Pemprov Bali mengebut revisi Peraturan Gubernur (Pergub) soal tarif.
Kinerja jalur logistik ini bakal masuk radar pantauan ketat selama 6 bulan ke depan. Kalau kapal terbukti selalu penuh (kapasitas muatan konsisten di atas 60 persen) dan mampu mencetak laba positif, barulah wacana komersialisasi murni dan penambahan armada baru akan benar-benar dieksekusi.*** (dre)
