Balihotnews.com | DENPASAR – Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, I Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, melontarkan usulan tegas untuk menyelamatkan lahan pertanian di Pulau Dewata. Ia mendesak pemerintah memberikan kompensasi sebesar tiga kali lipat dari nilai hasil panen bagi petani yang lahannya masuk zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Langkah agresif ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan sawah yang selama ini menjadi urat nadi pariwisata Bali.
“Misalnya kalau petani mendapatkan Rp10 juta dari hasil panen, ya kasih Rp30 juta supaya mereka tetap mempertahankan sawahnya,” tegas Demer di Denpasar, Jumat (22/5/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengingatkan, bentang alam persawahan adalah magnet utama pariwisata. Artinya, saat petani mempertahankan lahan, mereka sejatinya sedang menyubsidi sektor pariwisata itu sendiri.
Karena itu, politisi senior asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini menilai pembebasan pajak tanah saja tidak lagi memadai. Petani butuh perlindungan ekonomi dan insentif nyata di tengah gempuran alih fungsi lahan.
“Di sebelahnya vila-vila dibangun, harga tanah naik tinggi. Sementara petani diminta tetap mempertahankan sawahnya tanpa kompensasi yang memadai. Itu tidak adil,” sentil ayah kandung dari Anggota DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih (Ajus Linggih) ini.
Demer memperingatkan, ketidakadilan tata ruang ini berpotensi memicu kesenjangan sosial yang makin lebar di Bali.
Faktanya di lapangan, banyak warga lokal akhirnya tergiur menjual tanah warisan karena hasil dari bertani tak lagi mampu mengejar lonjakan biaya hidup.
Lebih jauh, tokoh Beringin Bali ini menyoroti masih rapuhnya ekosistem pertanian lokal. Distribusi pupuk yang kerap bermasalah, perlindungan hasil panen yang minim, hingga serapan pasar yang tak pasti masih menjadi momok bagi petani.
“Kalau memang ingin mempertahankan pertanian, ekosistemnya harus dibangun serius. Jangan hanya melarang alih fungsi lahan,” kritiknya tajam.
Lebih lanjut, ia pun mendesak adanya pemerataan pembangunan agar kue ekonomi tidak hanya menumpuk dan berputar di Bali Selatan. Ketimpangan ini, jika dibiarkan, akan menggerus fondasi utama Pulau Dewata.
“Kekuatan Bali itu adat dan budayanya. Kalau masyarakat lokal terus terdesak karena pembangunan yang tidak merata, itu yang berbahaya,” pungkasnya.*** (dre)
