Kecelakaan Maut di Proyek Jalan Gajah Mada Denpasar, Penerapan K3 Dipertanyakan

Suasana proyek rehabilitasi ruas Jalan Gajah Mada di kawasan heritage Kota Denpasar. (Balihotnews/red)
Suasana proyek rehabilitasi ruas Jalan Gajah Mada di kawasan heritage Kota Denpasar. (Balihotnews/red)

Balihotnews.com | DENPASAR – Kecelakaan maut yang menewaskan seorang pemotor berinisial SN (57) di area proyek rehabilitasi ruas Jalan Gajah Mada, Kota Denpasar, memicu pertanyaan soal standar keamanan kerja.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar mempertanyakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek senilai Rp 83 miliar tersebut.

​Insiden yang terjadi pada Minggu (15/11/2026) itu diduga akibat ceceran material konstruksi di badan jalan. Korban terjatuh dari sepeda motor lalu terlindas truk saat melintas di kawasan heritage tersebut.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Denpasar Stanley Francisco Gurion menyampaikan duka cita atas meninggalnya warga di lokasi konstruksi pemerintah. Ia menyayangkan lemahnya pengamanan di area proyek yang didanai APBD Kota Denpasar Tahun 2026 itu.

​”Kami turut berduka cita kepada keluarga korban kecelakaan, semoga keluarga yang ditinggalkan dapat tabah menghadapi kejadian ini. Kami juga berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi, apalagi penyebab kecelakaan ini diduga karena material yang berserakan di pinggir jalan,” kata Stanley, Rabu (18/11/2026).

Menurut Stanley, kecelakaan di jalan protokol itu semestinya bisa dicegah sejak awal. Dokumen kualifikasi tender pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar sudah mewajibkan kontraktor pelaksana memiliki sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3).

Berita Terkait:  Jurus PBPI Denpasar Kikis Stigma Elit Olahraga Padel

“Seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi, karena syarat kualifikasi yang diajukan pada tender melalui LPSE Kota Denpasar mensyaratkan adanya sertifikat sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dari Menakertrans. Pada uraian singkat pekerjaan juga menjelaskan soal adanya personel keselamatan konstruksi yang meliputi Ahli K3 Konstruksi Muda dan Petugas Keselamatan Konstruksi,” ungkap mahasiswa Universitas Warmadewa tersebut.

Kelengkapan syarat administrasi saat lelang itu dinilai belum terlihat di lapangan. Stanley mempersoalkan ketiadaan pembatas fisik antara zona pekerjaan dan jalur lalu lintas umum di simpang Jalan Gajah Mada. Kondisi ini berbeda dengan titik proyek lain di kawasan pusat kota.

​”Bagi kami ini menjadi pertanyaan, jika memang benar K3 sudah dilaksanakan dengan baik, kenapa kejadian ini bisa terjadi, apakah ada human error? Selain itu, soal pembatas area kerja dengan seng pembatas seperti yang ada di Simpang Suci dan simpang Jalan Thamrin, hal serupa tidak ada di simpang Jalan Gajah Mada,” tegasnya.

Berita Terkait:  PHDI Pusat dan Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Umat Hindu

Stanley menilai pembatas fisik wajib dipasang untuk melindungi pekerja konstruksi maupun pengendara yang melintas. Terlebih, proyek penataan kawasan heritage tersebut menelan anggaran hingga Rp 83 miliar.

​”Padahal itu seharusnya ada pembatas antara jalan dan ruang kerja, sehingga ada rasa aman bagi pekerja dan masyarakat. Apalagi proyek ini menghabiskan Rp 83 miliar dari APBD Kota Denpasar Tahun 2026,” jelasnya.

PMKRI pun mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar memperketat pengawasan teknis di lapangan. Evaluasi berkala diperlukan agar proyek infrastruktur pemerintah tidak membahayakan keselamatan warga.

​”Kami juga berharap agar ada pengawasan ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar soal Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tiap-tiap proyek pemerintah, sehingga meminimalisir kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja dan masyarakat,” imbuhnya.

Kewajiban Pengendalian Risiko Proyek

Desakan serupa disampaikan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Denpasar Andrianus Yovianto. Ia mengingatkan pelaksana proyek agar mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berita Terkait:  Operasi SAR Hari Kedua di Pantai Keramas, Korban ditemukan Meninggal 

​”Dalam Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pemegang proyek dituntut dalam menyusun K3 harus mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko di lingkungan kerja,” kata Andrianus.

Andrianus mengingatkan kontraktor agar tidak hanya memenuhi syarat administratif saat proses lelang, tetapi juga mengendalikan potensi bahaya di lokasi kerja secara nyata.

​”Selain itu, Pasal 11 ayat (2) menegaskan tindakan pengendalian dalam K3 yang disusun oleh pengusaha atau pemilik proyek sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, dan proses kerja,” ujarnya.

Kronologi Kecelakaan di Jalan Gajah Mada

Sebelumnya, kecelakaan maut di ruas Jalan Gajah Mada itu terjadi pada Minggu (15/11/2026) sekitar pukul 10.42 Wita. Insiden tersebut melibatkan sepeda motor Honda Vario dan sebuah truk pengangkut sampah.

Saat kejadian, korban SN (57) yang dibonceng suaminya, VAI (64), melaju di belakang truk sampah di area proyek penataan kawasan. Korban terjatuh di lokasi proyek hingga tewas terlindas truk.*** (dre)

 

Berita Terkini