Balihotnews.com | DENPASAR – Pesta para investor asing yang bebas mengakali bisnis lokal di Bali kini usai. Hanya dengan bermodal kantor virtual (virtual office) dan kelihaian mencari celah perizinan, sejumlah Warga Negara Asing (WNA) sempat melenggang bebas menggerogoti porsi usaha warga lokal.
Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi menggembok rapat pintu masuk bagi Penanam Modal Asing (PMA) di 18 sektor usaha menengah ke bawah.
Langkah sapu bersih ini bukan lahir tiba-tiba. Ketegasan ini bermula dari kecurigaan tim evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Bali. Mereka mengendus adanya siasat culas dari sejumlah investor asing yang menunggangi kemudahan sistem Online Single Submission (OSS).
”Tim evaluasi menemukan indikasi penyalahgunaan sistem OSS oleh PMA untuk memasuki sektor usaha yang berkaitan erat dengan UMKM,” ungkap Gubernur Bali, Wayan Koster dalam siaran pers yang diterima, Kamis (23/7/2026).
Praktik ‘kucing-kucingan’ ini terbilang rapi namun berakibat fatal. Para pemodal asing ini dengan sengaja membidik Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kategori risiko rendah.
Celah inilah yang menjadi karpet merah bagi mereka. Tanpa perlu sertifikat standar dan terbebas dari keharusan menyetor modal investasi jumbo, mereka bisa mendirikan entitas bisnis secara otomatis hanya berbekal Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ironi pun terjadi di lapangan. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bali yang seharusnya dilindungi oleh regulasi, justru terdesak di rumah sendiri. Mereka dipaksa bertarung dalam persaingan bisnis yang timpang melawan pemodal asing di sektor-sektor yang sejatinya bisa dikelola mandiri oleh warga lokal atau koperasi.
Lampu Hijau Pusat dan Daftar 18 Sektor Terlarang
Tak mau kecolongan lebih jauh, Pemprov Bali bergerak cepat mengantongi restu dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI. Hasilnya, akses OSS bagi PMA yang bersinggungan langsung dengan ‘dapur’ warga lokal diputus total.
Pemutusan akses ini mencakup 18 sektor krusial, mulai dari hulu hingga hilir. Di sektor akomodasi, WNA tak lagi bisa menyentuh bisnis hotel bintang dan melati dengan luas bangunan di bawah 6.000 meter persegi, kos-kosan, hingga real estate.
Di sektor perdagangan dan transportasi, keran bagi PMA ditutup rapat untuk bisnis eceran pakaian, tekstil, makanan, hingga bisnis penyewaan mobil, bus, dan sepeda motor. Bahkan, sektor kuliner seperti kafe dan kedai obat tradisional, hingga jasa promotor olahraga, pusat kebugaran, dan penjahitan kini sepenuhnya menjadi ‘area terlarang’ bagi investor asing.
Aturan main ini sejatinya telah berlaku efektif di seluruh penjuru Pulau Dewata sejak pekan ketiga Mei 2026. Artinya, tak ada lagi ruang bagi PMA baru untuk menyusup ke 18 sektor tersebut hingga ada regulasi turunan yang diterbitkan.
Lantas, bagaimana nasib perusahaan asing yang telanjur mendirikan tenda bisnisnya sebelum aturan ini ditegakkan?
Pemprov Bali tak lantas menutup mata, namun pengawasan diperketat. Perusahaan asing yang sudah beroperasi diwajibkan menyetor Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara disiplin, setidaknya hingga KBLI terkait resmi dinonaktifkan sepenuhnya dari sistem.
Bersama jajaran bupati dan wali kota se-Bali, Gubernur Koster menegaskan tak akan memberi ruang toleransi bagi pelanggar perizinan. Penindakan tegas menanti di depan mata bagi siapa saja yang berani bermain api.
”Bali tetap terbuka terhadap investasi yang berkualitas, bertanggung jawab, dan memberi manfaat nyata bagi daerah. Investasi yang masuk harus selaras dengan visi pembangunan Bali, menghormati kearifan lokal, dan mendukung penguatan ekonomi kerakyatan,” pungkas Koster.*** (dre)
