Balihotnews.com | DENPASAR – Rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan Sidakarya, Denpasar Selatan, kembali menuai gejolak.
Proyek yang digadang-gadang menjadi pijakan transisi energi bersih untuk Pulau Dewata itu kini menghadapi penolakan mendadak dari warga Pulau Serangan, penolakan ini dinilai janggal karena sebelumnya telah ada dukungan dari pihak adat setempat.
Gelombang penolakan mencuat usai pernyataan dari Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariatha, dan Prajuru Adat I Wayan Patut. Keduanya mengklaim bahwa empat banjar di Desa Serangan sepakat menolak proyek tersebut dan bahkan bersiap menyuarakan aspirasi hingga ke Jakarta, tanpa menunggu hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Namun, sikap tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Sebab pada 2023 lalu, Desa Adat Serangan justru menyatakan dukungan terhadap proyek LNG ini. Pernyataan dukungan disampaikan langsung oleh tokoh adat seperti I Ketut Sukma dalam forum harmonisasi yang difasilitasi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dalam forum itu, proyek LNG dianggap sebagai bagian dari penataan kawasan pesisir, termasuk penyediaan fasilitas publik seperti jogging track, lahan parkir, hingga akses jalan ke pantai. Warga pun menyambut positif rencana pembukaan akses pantai yang selama ini tertutup mangrove, sebagai faktor yang menghambat aktivitas nelayan dan upacara Melasti.
“Kami punya laut, tapi tidak bisa langsung ke pantai. Jika ada akses, akan memudahkan kegiatan ekonomi dan upacara adat,” ujar I Ketut Sukma, dikutip dari Media Indonesia.
Tak hanya itu, dalam sidang AMDAL yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup pada 26 Maret 2025, Pariatha dan Patut tidak menyampaikan penolakan.
Sebaliknya, mereka justru memberi masukan agar pariwisata masuk dalam kajian, dan hasil pengerukan dimanfaatkan untuk melindungi Pura Sakenan dan menambah fasilitas parkir. Bahkan, Patut menekankan pentingnya adaptasi ekosistem bawah laut, mengingat masyarakat setempat telah mengembangkan terumbu karang buatan sejak tahun 2000.
Namun, hanya berselang tiga bulan, sikap itu berbalik drastis. Dalam diskusi publik yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Denpasar pada 16 Juni 2025, Wayan Patut menyatakan bahwa warga Serangan kini menolak keras proyek LNG dan tengah menanti momentum untuk menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto.
Alasan penolakan pun bergeser, dari soal dampak lingkungan, risiko keselamatan, hingga potensi gangguan terhadap upacara adat.
Jejak Pengembang Wisata di Balik Penolakan
Perubahan sikap mendadak ini lantas memunculkan dugaan adanya tekanan eksternal. Sorotan tajam diarahkan ke Bali Turtle Island Development (BTID), sebagai pengembang kawasan wisata eksklusif “Turtle Island” yang menguasai lahan strategis di Pulau Serangan.
Proyek LNG yang lokasinya berdekatan dengan kawasan BTID dinilai mengancam citra dan nilai investasi proyek wisata super premium tersebut.
Sejumlah sumber mengungkap adanya pendekatan intensif dari pihak BTID kepada beberapa tokoh adat menjelang perubahan sikap itu. Narasi-narasi penolakan yang mengaitkan LNG dengan gangguan spiritualitas dan pariwisata pun dinilai identik dengan kampanye lama yang gencar digaungkan BTID.
Akibatnya, masyarakat pun terbelah. Ada yang mendukung penolakan dengan alasan lingkungan, ada yang kecewa karena proyek yang dianggap membawa harapan kemandirian energi dan peningkatan ekonomi lokal kini terancam gagal. Tak sedikit pula yang curiga, aroma “permainan elite” makin menyengat di balik layar.
Bali Mandiri Energi: Jalan Masih Panjang
Program kemandirian energi Bali melalui pembangunan Terminal LNG merupakan bagian dari rencana transisi menuju energi bersih dan target net zero emission. Namun, perkembangan terbaru ini menunjukkan betapa kuatnya tarik-menarik kepentingan antara proyek strategis dan dominasi oligarki.
Jika tak segera diselesaikan secara transparan dan adil, proyek LNG Sidakarya bisa jadi tersandera kepentingan elite, meninggalkan Bali dalam ketergantungan energi dan konflik berkepanjangan. (dre)
