Terima Kunjungan Panja RUU Pemilu DPR RI, Gubernur Koster Tekankan Pemilu Bermutu Lahir dari Integritas Aktor dan Efisiensi Biaya Bukan Sekadar Prosedur

Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Kertha Saba, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

* Demokrasi Bali Semakin Matang, Partisipasi Pemilih Lampaui Rata-Rata Nasional

Balihotnews.com l DENPASAR- Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak semata diukur dari kepatuhan prosedural dan besarnya belanja negara, melainkan dari integritas seluruh pelaku pemilu, efisiensi anggaran, serta kedewasaan partisipasi warga. Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Perubahan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Kertha Saba, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, Gubernur Koster memaparkan rekam jejak partisipasi pemilih di Bali sebagai bukti kematangan demokrasi di tingkat daerah. Pada Pemilu Presiden 2024, tingkat partisipasi masyarakat Bali mencapai 83,34 persen—melampaui capaian nasional sebesar 81,7 persen—sementara pada Pilkada Serentak 2024 angka partisipasi tercatat sebesar 71,9 persen.

Berita Terkait:  Posyandu Klungkung Torehkan Prestasi di Hari Posyandu Nasional Tingkat Provinsi Bali 2026

“Capaian tersebut menunjukkan partisipasi positif masyarakat merupakan modal penting untuk berdemokrasi yang perlu terus diperkuat,” kata Gubernur Koster.

Menurut Koster, tingginya antusiasme publik tersebut lahir dari sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Ia bahkan menilai kinerja penyelenggara pemilu di Bali layak mendapat apresiasi karena mampu menjaga stabilitas dan kelancaran tahapan pemungutan suara.

Di sisi tata kelola keuangan, Koster menyoroti pentingnya disiplin dan efisiensi pembiayaan demokrasi. Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya mengalokasikan anggaran dukungan pemilu yang signifikan, antara lain Rp155,9 miliar untuk KPU serta dukungan anggaran bagi Bawaslu dan unsur pengamanan kewilayahan. Namun, ia menekankan bahwa besarnya alokasi bukan alasan untuk membelanjakan anggaran secara berlebihan; dana yang tidak terserap dikembalikan ke kas daerah.

Berita Terkait:  Rayakan HUT ke-62 dengan Aksi Nyata, Golkar Bali Gelar Donor Darah, Pasar Murah hingga Santunan Anak Yatim

Bagi Koster, pembaruan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus menyentuh seluruh aspek secara menyeluruh, mulai dari sistem dan kelembagaan penyelenggara, tahapan, persyaratan peserta, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum. Seluruh desain regulasi itu perlu disusun agar efektif diterapkan di pusat maupun di daerah tanpa melahirkan celah ketidakpastian hukum.

“Demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan dan mekanisme kelembagaan, tetapi juga harus berlandaskan integritas, etika, serta penghormatan terhadap manusia,” tegas Koster.

Dalam perspektif pembangunan Bali, Koster mengaitkan penguatan etika demokrasi dengan dua nilai kearifan lokal dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni Atma Kerthi dan Jana Kerthi. Atma Kerthi menuntut kesucian hati nurani, kejujuran, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan, sedangkan Jana Kerthi menempatkan penghormatan atas hak politik dan kebebasan warga negara sebagai pusat pembangunan.

Berita Terkait:  Gubernur Koster Masuk 12 Finalis Wonderful Indonesia Awards 2026

Melalui dialog terbuka antara Panja Komisi II DPR RI, penyelenggara pemilu, dan kalangan akademisi di Bali, Koster berharap revisi regulasi kepemiluan ke depan mampu menjawab tantangan demokrasi modern sekaligus memperkuat kepercayaan publik secara berkelanjutan. (Bhn)

Berita Terkini