Balihotnews.com l JAKARTA – Tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Mohammad Riza Chalid (MRC), diduga masih memiliki jaringan bisnis di Indonesia meskipun telah berstatus buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satu perusahaan yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan Riza Chalid adalah PT PPL yang bergerak dalam pekerjaan pengeboran minyak mentah di Sumatra.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, Kamis (19/11/2026), mengungkapkan PT PPL diduga menjadi vendor atau kontraktor salah satu anak usaha PT Pertamina. Dugaan aktivitas bisnis tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan apakah masih terdapat hubungan usaha dengan Riza Chalid. Boyamin meminta Pertamina tidak membiarkan jaringan bisnis yang diduga berkaitan dengan tersangka tetap berjalan tanpa pemeriksaan menyeluruh.
Selain dugaan jaringan bisnis, Boyamin mengungkapkan informasi mengenai perjalanan Riza Chalid ke Indonesia pada Mei 2023. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Riza Chalid diduga terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia, menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang bersangkutan disebut hanya berada di Indonesia sekitar satu hingga dua hari sebelum kembali ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai penerbangan yang sama.
Boyamin juga menduga Riza Chalid menggunakan identitas berbeda dalam perjalanan tersebut. Ia menyebut tersangka diduga memiliki dua paspor asing dan menggunakan nama Abdul Kareem atau Abdul Karim. Paspor tersebut, menurut informasi yang diterimanya, diduga berasal dari negara di kawasan Karibia dan sebuah negara kecil di dekat Yunani. Penggunaan identitas berbeda itu diduga menjadi salah satu faktor yang membuat Riza Chalid leluasa melakukan perjalanan lintas negara.
Tidak hanya di Indonesia, Boyamin mengaku memperoleh informasi bahwa Riza Chalid masih mendapatkan fasilitas pengawalan dan tinggal di sejumlah properti mewah di Malaysia. Lokasi yang disebut antara lain kawasan Selangor dan Johor. Meski demikian, informasi mengenai kepemilikan paspor, perjalanan, dan keberadaannya tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Atas dugaan tersebut, Boyamin mendesak Pertamina menyisir seluruh kegiatan usaha, termasuk hubungan dengan vendor dan kontraktor anak perusahaan. Langkah itu diperlukan untuk memastikan tidak ada kerja sama bisnis yang masih memiliki keterkaitan dengan Riza Chalid. “Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk menghindari dugaan bersekongkol dengan buron dan mencegah bertambahnya pundi-pundi kekayaan yang nantinya bisa digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan agar dirinya terlepas dari jeratan hukum,” tegas Boyamin.
Boyamin menilai penelusuran jaringan bisnis tersebut penting dilakukan seiring upaya penegakan hukum terhadap Riza Chalid. Ia juga meminta Kejagung menelusuri aset dan sumber kekayaan yang diduga berkaitan dengan tersangka melalui penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Sementara itu, Boyamin menyatakan MAKI telah melayangkan somasi kepada Kejagung pada Selasa (17/11/2026) terkait desakan agar perkara Riza Chalid segera disidangkan secara in absentia. MAKI memberikan waktu 14 hari kepada Kejagung untuk merespons. Jika tidak ada tindak lanjut, pihaknya menyiapkan gugatan praperadilan dengan mendalilkan adanya penundaan penanganan perkara yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf e KUHAP baru. Boyamin menegaskan, penelusuran jaringan bisnis dan aset Riza Chalid harus berjalan seiring dengan percepatan proses hukum. (Bhn)








