Balihotnews.com | DENPASAR – Realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Provinsi Bali sukses mencatatkan rekor fantastis dengan nilai penyaluran menembus Rp1,003 triliun, atau nyaris menyentuh angka sempurna 99,9 persen.
Capaian ini membuat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan pujian khusus saat menggelar rapat koordinasi virtual bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (30/9/2026) malam.
Menteri yang akrab disapa Ara tersebut tak menutupi kekagumannya. Ia menobatkan Bali sebagai salah satu provinsi dengan serapan pembiayaan hunian tertinggi di Tanah Air.
Prestasi ini makin mentereng menyusul capaian Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, yang sukses bertengger di posisi kedua tingkat nasional dalam penyaluran program tersebut.
“Respons masyarakat Bali sangat luar biasa. Salah satu daya tariknya adalah suku bunga KUR Perumahan yang dipatok tetap 5 persen sejak awal hingga lunas. Ini sangat meringankan masyarakat,” puji Ara dalam rapat tersebut.
Berpacu dengan Waktu Kebut Bedah Rumah
Meski mencetak rapor biru di sektor kredit pembiayaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Kementerian PKP kini masih harus berpacu dengan waktu. Keduanya tengah tancap gas merampungkan program bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hingga penghujung September 2026, dari target ambisius sebanyak 4.184 unit, baru 1.410 unit yang mengantongi Surat Keputusan (SK) penerima bantuan. Sementara realisasi fisik yang sudah rampung 100 persen di lapangan baru menyentuh angka 387 unit.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, program kolaborasi dengan pusat ini adalah urat nadi dalam menuntaskan krisis hunian layak di Pulau Dewata. Ia menilai kucuran bantuan tersebut langsung menyentuh denyut kehidupan masyarakat bawah.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu. Percepatan pelaksanaan di lapangan menjadi kunci utama,” tegas Koster.
Tantangan di sisa waktu tiga bulan ini juga disorot oleh Kepala Balai PKP Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso. Langkah taktis mutlak diperlukan untuk mengejar target ribuan unit rumah tersebut.
Lilik memandang surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota sebagai amunisi penting untuk mengakselerasi program di tingkat kabupaten/kota.
“Terima kasih atas dukungan penuh Pemprov Bali. Kita harus memaksimalkan sisa waktu tiga bulan ini agar target tercapai,” ujar Lilik.
Sebagai informasi tambahan, di luar program bedah rumah dan KPP, pemerintah juga tengah mengebut pembangunan satu tower rumah susun (Rusun) di Denpasar. Fasilitas berisi 60 unit tipe 36 ini dirancang khusus untuk mengakomodasi para pekerja seni dan MBR.
Sedangkan dari jalur non-APBN, target penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bali diharapkan mampu menembus 1.114 unit sepanjang tahun ini.
Rapat koordinasi strategis ini turut dikawal oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda, serta Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Bali, Made Aryati.*** (dre)
