Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pengembangan financial technology (fintech), khususnya pinjaman daring (Pindar) diimbangi dengan penguatan literasi keuangan masyarakat.
Kemudahan akses pembiayaan dinilai harus disertai pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan risiko agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurutnya, fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan dan produk keuangan. Namun, perkembangan tersebut perlu diarahkan agar pembiayaan lebih banyak digunakan untuk kegiatan produktif.
Berdasarkan data nasional, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar di Indonesia masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Sementara itu, hanya sekitar sepertiga yang masuk ke sektor produktif.
Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan 40 hingga 50 persen pembiayaan Pindar dapat diserap sektor produktif. “Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucapnya.
Khusus di Bali, Gubernur Koster mendorong agar pembiayaan Pindar lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, antara lain petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha. Industri Pindar diharapkan memahami karakteristik serta ekosistem usaha lokal Bali.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.
Gubernur Koster menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Kemudahan memperoleh pembiayaan tanpa dibarengi pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan risiko sebagai peminjam dapat menjadi bumerang bagi masyarakat.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.
Untuk itu, pelaku industri Pindar diminta tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan penyaluran dana. Menurut Gubernur Koster, pertumbuhan industri yang sehat harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan penyaluran, serta perlindungan konsumen.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.
Bahkan, Pemprov Bali siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperkuat literasi keuangan hingga tingkat akar rumput. Gubernur Koster menyebut Bali memiliki jaringan yang menjangkau masyarakat melalui 1.500 Desa Adat serta program literasi digital yang berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali.
“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.
Gubernur Koster berharap industri Pindar mengambil bagian dalam pembangunan Bali. Industri pembiayaan digital idealnya tidak hadir sebagai pihak yang sekadar mencari pasar, tetapi menjadi mitra yang memahami karakteristik Bali sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilayani.
Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi kepada AFPI, CNBC Indonesia, OJK, dan seluruh pelaku industri yang hadir dalam Fintech Lending Days 2026. Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret bagi pengembangan pembiayaan digital nasional sekaligus memberi manfaat bagi perekonomian Bali.
“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.
Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan dalam pengembangan usahanya.
Tantangan industri Pindar, menurutnya, bukan hanya kemampuan menyediakan dana, tetapi juga memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem keuangan.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya.
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.
Fintech Lending Days 2026 merupakan forum strategis yang digelar AFPI dan CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”.
Forum mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis melalui rangkaian strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta industry showcase.
Forum juga melibatkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya serta menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation. (red).
