Balihotnews.com | JAKARTA – Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di level 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Saat itu, indeks literasi keuangan berada di angka 66,64 persen dan inklusi keuangan mencapai 92,74 persen.
Capaian 2026 sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk 2029. Target tersebut menetapkan indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan sebesar 93 persen.
Hasil SNLIK 2026 diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti turut menyampaikan hasil survei tersebut.
SNLIK 2026 menjadi survei pertama yang dilaksanakan melalui kolaborasi tiga lembaga, yakni OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK 2024 dan 2025 dilakukan melalui kerja sama OJK dan BPS.
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Data hasil survei juga menjadi salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan.
Survei Menjangkau 75.000 Responden
Cakupan SNLIK 2026 jauh lebih luas dibandingkan survei sebelumnya. Survei dilaksanakan di 38 provinsi dan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Jumlah responden mencapai 75.000 orang dengan rentang usia 15 sampai 79 tahun. Sementara SNLIK 2024 dan 2025 melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Pengumpulan data lapangan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan melibatkan 3.480 petugas.
Pengukuran literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara indeks inklusi keuangan dihitung berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Cakupan sektor yang diukur juga semakin luas, mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending, penyelenggara sistem pembayaran, hingga berbagai lembaga jasa keuangan lainnya.
Kesenjangan Perkotaan dan Perdesaan Masih Terlihat
Meski indeks nasional meningkat, hasil SNLIK 2026 menunjukkan masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan berdasarkan karakteristik masyarakat.
Di wilayah perkotaan, indeks literasi keuangan mencapai 72,54 persen dan inklusi 95,47 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang masing-masing berada di level 64,42 persen dan 90,39 persen.
Dari sisi gender, tingkat literasi dan inklusi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Literasi keuangan laki-laki mencapai 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen.
Untuk inklusi keuangan, laki-laki mencatat 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
Perbedaan lebih terlihat berdasarkan kelompok umur. Kelompok usia 26-35 tahun menjadi kelompok dengan indeks literasi dan inklusi tertinggi, masing-masing mencapai 78,70 persen dan 96,27 persen.
Sementara kelompok usia 15-17 tahun memiliki indeks literasi 56,04 persen dan inklusi 89,13 persen. Kelompok usia 51-79 tahun juga mencatat angka lebih rendah, yakni literasi 60,01 persen dan inklusi 90,51 persen.
Semakin Tinggi Pendidikan, Semakin Tinggi Literasi Keuangan
Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi mencatat indeks literasi keuangan sebesar 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen.
Sebaliknya, kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah, maupun tidak tamat SD/sederajat, mencatat literasi 45,23 persen dan inklusi 85,80 persen.
Kelompok tamat SD/sederajat mencatat literasi 59,67 persen dan inklusi 89,85 persen. Sementara lulusan SMP/sederajat mencapai literasi 67,72 persen dan inklusi 93,42 persen.
Untuk lulusan SMA/sederajat, indeks literasi mencapai 79,17 persen dan inklusi 97,36 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan berjalan searah dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan produk serta layanan keuangan.
Bali Masuk Tiga Besar Literasi Keuangan Nasional
Bali menjadi salah satu provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi di Indonesia.
Dalam SNLIK 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, menempatkannya di posisi ketiga nasional setelah DKI Jakarta sebesar 84,01 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen.
Dari sisi inklusi keuangan, Bali mencatat angka 96,24 persen dan berada di peringkat keenam nasional.
Tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Capaian Bali tersebut menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berada jauh di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, hasil survei secara nasional masih menemukan sejumlah provinsi, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, yang mencatat indeks literasi dan inklusi di bawah angka nasional.
Literasi Keuangan Syariah Masih Jadi Tantangan
Jika dibedakan berdasarkan sistem keuangan, indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57 persen dengan inklusi 93,53 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah masih berada di angka 43,07 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen.
Data tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan syariah di tengah masyarakat.
Di sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan juga menjadi perhatian LPS.
Hasil SNLIK 2026 menunjukkan sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31 persen yang mengenal LPS.
Pengetahuan mengenai penjaminan polis bahkan masih lebih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi yang tidak hanya mengenalkan keberadaan penjaminan, tetapi juga menjelaskan peran LPS dan mekanisme penjaminan kepada masyarakat.
Literasi Keuangan Akan Lebih Terarah
Hasil SNLIK 2026 menjadi salah satu rujukan bagi OJK, LPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kelompok yang masih memiliki tingkat literasi dan inklusi di bawah nasional antara lain masyarakat perdesaan, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat dengan tingkat pendidikan SMP/sederajat ke bawah, serta petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar atau mahasiswa, masyarakat yang belum bekerja, dan pekerja lainnya.
Karena itu, program literasi dan inklusi keuangan akan diarahkan secara lebih spesifik kepada kelompok tersebut.
Khusus untuk LPS, strategi literasi ke depan diarahkan agar lebih tepat sasaran, tepat pesan, tepat kanal dan lokasi, serta tepat pendekatan.
Edukasi juga akan diarahkan ke berbagai titik aktivitas masyarakat, seperti bank dan BPR/S, pasar, koperasi, komunitas, pemerintah daerah, hingga kanal digital dan titik interaksi nasabah.
Hasil survei menunjukkan bahwa tantangan literasi keuangan ke depan bukan lagi sekadar menjangkau sebanyak mungkin masyarakat. Program edukasi harus memastikan masyarakat yang dijangkau benar-benar memahami informasi yang diberikan.
Dengan meningkatnya indeks literasi dan inklusi keuangan nasional, penguatan edukasi tetap diperlukan agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami risiko, manfaat, serta ketentuan yang berlaku.
OJK, LPS, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. (red).
