Balihotnews.com | DENPASAR – Bali terus didorong menjadi contoh destinasi pariwisata regeneratif di tingkat global. Upaya tersebut mengemuka dalam pembukaan The Meru Eco Tourism Week 4th Edition yang berlangsung di Bali Beach Convention Center, Sanur, pada 30–31 Mei 2026. Acara yang mengusung tema “Tourism as a Force for Good: Regenerating Bali Together” itu mempertemukan pelaku industri pariwisata, pemerintah, akademisi, komunitas, media, hingga penyedia solusi berkelanjutan untuk membahas masa depan pariwisata Bali.
Kegiatan yang digagas Eco Tourism Bali bersama The Meru Sanur, Wonderful Indonesia Sustainable Tourism Industry Forum (WI-STIF), dan ACT! Project tersebut menekankan pentingnya transformasi menuju konsep nature positive tourism. Ini merupakan pendekatan pariwisata yang tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam regenerasi alam, perlindungan biodiversitas, dan keberlanjutan ekosistem.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Bali, mulai dari persoalan sampah, perubahan iklim, tekanan terhadap ekosistem hingga ancaman terhadap budaya lokal, konsep pariwisata regeneratif dinilai menjadi langkah penting agar sektor ini tetap berkelanjutan.
Bali Hadapi Ancaman Alih Fungsi Lahan dan Sampah
Dalam sesi diskusi, isu alih fungsi lahan dan krisis sampah Bali turut menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, Plt Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, mengatakan persoalan tata ruang di Bali telah menjadi perhatian nasional.
“Isu tata ruang ini sudah menjadi isu nasional. Saat ini ke depan akan didigitalisasi semua tata ruang dan rencana detail tata ruang di Bali. Jadi per kabupaten sudah ada,” kata Rizki.
Menurutnya, digitalisasi tata ruang diharapkan dapat mencegah perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Ia mencontohkan lahan pertanian yang tidak semestinya diubah menjadi kawasan industri atau fungsi lain di luar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Namun, Rizki menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian alih fungsi lahan tidak cukup hanya melalui regulasi. Pengawasan dari pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi faktor penting agar pelanggaran tata ruang dapat dicegah.
“Nanti yang paling penting adalah pengawasan dari pemerintah daerah sendiri. Bagaimana ini tidak terjadi perubahan alih fungsi. Ini harus melibatkan kolaborasi dari semua aspek, dari desa sampai pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengakui tingginya minat investasi dan kunjungan ke Bali menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN, untuk memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai koridor tata ruang.
Selain persoalan lahan, pemerintah juga menaruh perhatian pada pengelolaan lingkungan melalui sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata saat ini menjalin kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong pelaku industri menerapkan praktik berkelanjutan.
Rizki menjelaskan pendekatan yang dilakukan masih berupa pembinaan dan sosialisasi. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, yang dinilai masih kesulitan memahami berbagai regulasi terkait lingkungan dan pariwisata berkelanjutan.
“Kita lebih dorong kolaborasi untuk mensosialisasikan regulasi bersama sektor daerah dan dinas terkait. Karena niat untuk menuju pariwisata berkelanjutan sudah ada, tetapi mereka juga butuh proses dan pendampingan,” katanya.
Pariwisata Regeneratif Butuh Kesadaran Bersama
Sementara itu, Co-Founder Eco Tourism Bali, Suzy Hutomo, menilai konsep keberlanjutan harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaku industri pariwisata. Menurutnya, keberlanjutan bukan hanya soal keuntungan ekonomi, melainkan juga menjaga keseimbangan antara alam, budaya, komunitas, dan pendapatan.
“Sustain itu artinya alam, culture, komunitas, dan income bisa berjalan bersama. Kalau tidak balance, kualitas destinasi pasti akan menurun,” ujarnya.
Suzy menjelaskan bahwa konsep regeneratif memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding sekadar keberlanjutan. Dalam pendekatan regeneratif, sebuah destinasi harus mampu menghasilkan dampak positif yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
“Hari ini kita bicara regeneration. Kalau regeneration itu lebih tinggi lagi, harus ada net positive yang memperbaiki kondisi destinasi wisata maupun industri pariwisatanya,” kata Suzy.
Ia menambahkan, seluruh aktor dalam industri pariwisata perlu memiliki kesadaran dan visi yang sama. Pelaku usaha tidak cukup hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus memikirkan kontribusi bagi masyarakat lokal dan upaya pemulihan lingkungan.
Menurutnya, edukasi, sertifikasi, standar implementasi, serta sistem audit menjadi instrumen penting untuk memastikan prinsip keberlanjutan benar-benar diterapkan. Di sisi lain, penerapan standar tersebut juga dapat menjadi nilai tambah bagi Bali di pasar global.
“Harus ada awareness yang sangat kuat, vision yang lengkap, serta implementasi yang jelas. Jika itu berjalan, maka destinasi akan lebih mudah dipasarkan ke pasar global karena ada kekuatan ekonomi di dalamnya,” ujarnya.
Bali Didorong Menjadi Contoh Destinasi Regeneratif Dunia
Dalam siaran persnya, Co-Founder Eco Tourism Bali Rahmi Fajar Harini menegaskan bahwa pariwisata masa depan tidak lagi dapat bersifat eksploitatif.
“Pariwisata masa depan tidak bisa lagi bersifat ekstraktif. Industri ini harus mulai bergerak menjadi kekuatan positif yang ikut menjaga dan meregenerasi alam serta ekosistem di sekitarnya,” katanya.
The Meru Eco Tourism Week 2026 menghadirkan berbagai agenda strategis, mulai dari diskusi panel, presentasi, pameran solusi berkelanjutan. Hingga penghargaan bagi hotel dan restoran yang telah menerapkan praktik ramah lingkungan. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berharap Bali dapat menjadi contoh destinasi yang mampu tumbuh bersama alam tanpa mengorbankan lingkungan, budaya, maupun kesejahteraan masyarakat lokal.
