Balihotnews.com | JAKARTA – Penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar pergantian posisi kabinet biasa. Langkah strategis ini justru disambut sebagai ‘alarm’ keras bagi para oligarki dan pemodal yang kerap mengesampingkan isu ekologis.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo resmi melantik Jumhur Hidayat yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Senin (27/4/2026) lalu. Ia masuk kabinet menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq.
Manuver politik ini langsung menuai respons positif dari berbagai kalangan. Eksponen aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Samuel Tampubolon, menilai penunjukan Jumhur menegaskan bahwa kabinet saat ini bukan hanya ajang bagi-bagi kursi kekuasaan.
”Keputusan ini adalah pesan politik yang kuat. Negara mulai membuka ruang bagi figur yang lahir dari rahim perjuangan, bukan semata dari kalkulasi kekuasaan dan kompromi elite,” ujar Samuel dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2026).
Samuel menyebut kehadiran Jumhur di kabinet bak angin segar di tengah kuatnya dominasi kelompok kepentingan. Ia menilai langkah ini menjadi koreksi politik agar negara tidak terus-menerus dikuasai oleh pihak yang abai pada denyut persoalan rakyat.
Rekam jejak Jumhur sebagai aktivis buruh dan pejuang demokrasi dinilai menjadi modal penting. Pria kelahiran Bandung, 18 Februari 1968 itu dianggap paham betul akar persoalan bangsa, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga eksploitasi sumber daya alam.
Lebih lanjut, Samuel memandang penempatan Jumhur di sektor lingkungan hidup memiliki makna yang sangat strategis. Menurutnya, isu ekologis saat ini bukan lagi sekadar urusan teknokratis, melainkan arena pertarungan antara kepentingan rakyat melawan oligarki ekonomi.
”Kerusakan lingkungan sering terjadi bukan karena absennya regulasi, tapi karena negara kalah dari pemodal. Kita butuh figur dengan keberanian ideologis, bukan sekadar kemampuan administratif. Jumhur punya legitimasi moral di garis itu,” tegas Samuel.
Titik Balik Kebijakan Ekologi
Publik kini menaruh harapan besar pada pundak Jumhur. Kepemimpinannya diharapkan mampu melahirkan kebijakan lingkungan yang progresif, berdaulat, dan berani menolak tunduk pada tekanan kelompok tertentu.
Bagi Samuel, bangsa ini sudah terlalu lama disandera oleh praktik kompromi yang mengorbankan rakyat demi kepentingan modal. Masuknya Jumhur harus dibaca sebagai alarm perubahan agar pemerintah lebih tegas berpihak pada keselamatan ekologi.
”Ini bukan sekadar tentang satu nama menjadi menteri. Ini tentang kemenangan simbolik bahwa sejarah perjuangan tetap menemukan jalannya di tengah kerasnya arus pragmatisme politik nasional,” tutupnya.*** (dre)
