Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya investasi hijau dan penguatan kemandirian daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster, saat membuka Seminar Nasional Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 di Bali International Hospital (BIH), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Rabu, 18 Pebruari 2026.
Forum BEIF 2026 dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Nawa Cita Pariwisata Indonesia Provinsi Bali masa bakti 2026-2031, sekaligus menjadi ruang konsolidasi pembangunan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyoroti karakteristik Bali yang memiliki sekitar 1.500 desa adat, 636 desa, dan 80 kelurahan. Namun, Gubernur Koster mengingatkan luas wilayah dan lahan pertanian terus menyusut akibat abrasi, bencana, serta faktor alam lainnya.
“Tadinya, luas Bali 5.640 kilometer persegi, sekarang jumlah lahan Bali berkurang, bahkan jumlah sawah juga menyusut,” kata Gubernur Koster.
Ditengah keterbatasan wilayah, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen atau berada di posisi kelima nasional tanpa dukungan sektor tambang. Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kerja kolektif pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat.
Gubernur Koster juga mengungkapkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Ngurah Rai pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, meningkat dari 6,3 juta pada 2024 dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
“Bali itu tidak sepi. Saya terus pantau jumlah wisatawan ke Bali wisatawan datang berapa dan pergi berapa melalui Bandara Ngurah Rai. Itu 7,05 juta adalah angka capaian tertinggi selama wisatawan asing berada di Bali. Jadi, tiap hari saya pantau dengan GM Angkasa Pura. Kecil pulaunya, sedikit penduduknya, tapi khasiatnya besar,” kata Gubernur Koster.
Meski demikian, Gubernur Koster menilai alokasi pembangunan infrastruktur dari APBN masih bersifat normatif dan belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik Bali. Alih fungsi lahan sawah yang mencapai 600-700 hektar per tahun juga dinilai mengancam ketahanan pangan, sistem subak, serta keseimbangan lingkungan.
“Saya tidak ingin Bali terlalu banyak tergantung sumber pangannya dari luar. Itu sangat membahayakan. Kebutuhan dasar Bali, seperti pangan, air dan energi itu harus bisa dimulai dari Bali,” terangnya.
Selain persoalan lahan, Bali menghadapi tantangan kapasitas infrastruktur, transportasi publik, kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita, berkurangnya kesempatan usaha masyarakat lokal, ancaman air bersih, kemacetan, hingga munculnya komunitas warga asing.
Oleh karena itu, Koster meminta dukungan kuat pemerintah pusat serta peran aktif wakil rakyat asal Bali di DPR RI dan DPD RI untuk memperjuangkan anggaran dan kebijakan strategis.
“Itu kondisi real di Bali, seharusnya anggota DPR RI dan DPD RI dari Bali yang diurus ini, menjadi pejuang rakyat Bali di Jakarta bukan mengkuliti kebijakan Bali, karena di Bali sudah ada DPRD-nya. Itu perjuangannya disana di Kementerian, suarakan ini di Jakarta. Ngk usah ngudeg-ngudeg di Bali, karena sudah ada DPRD disini,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster juga menekankan percepatan penanganan sampah, air bersih, energi, dan kemacetan agar tidak menurunkan daya saing pariwisata. Upaya tersebut, menurutnya, membutuhkan dukungan serius dari Komisi V DPR RI melalui penguatan anggaran APBN.
“Itu bisa membuat daya saing pariwisata Bali bisa menurun, kemudian ekonomi Bali akan mengalami ancaman. Ini harus menjadi pemahaman kita semua. Maka saya sudah minta ke Komisi V DPR RI agar serius menyelesaikan masalah insfrastruktur di Bali dengan jumlah anggaran cukup besar. Itu harus disupport oleh APBN. Jika tidak lewat APBN maka dia akan terus menurun daya saingnya,” kata Gubernur Koster.
Melalui BEIF 2026, Koster berharap sinergi pemerintah, pelaku pariwisata, dan NCPI Bali mampu memperkuat fondasi pembangunan empat tahun ke depan menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Februari 2030.
“Saya sudah bertarung memperebutkan anggaran pembangunan insfrastruktur dalam waktu empat tahun kedepan, karena saya akan berakhir masa jabatan pada 20 Pebruari 2030,” kata Gubernur Koster. (red).
