Balihotnews.com | DENPASAR – Penutupan operasional lift di Pantai Kelingking kembali memanaskan perdebatan mengenai arah pengelolaan kawasan wisata tersebut. Publik semakin khawatir Kelingking akan jatuh ke skema privatisasi yang hanya menguntungkan pemodal, bukan desa adat dan masyarakat Bali.
Pemerintah Provinsi Bali menghentikan operasional lift di Kelingking akibat pelanggaran perizinan. Tindakan itu langsung memunculkan ketegangan karena dianggap sebagai sinyal keterlibatan swasta dalam pengelolaan destinasi yang selama ini menjadi ruang publik dan kawasan sakral.
Setiap hari Kelingking menerima 2.000 hingga 2.500 wisatawan. Sekitar 600 hingga 1.000 orang memilih turun ke pantai. Dengan tarif resmi Rp100.000 per orang saja, potensi pemasukan mencapai sekitar Rp70 juta per hari atau lebih dari Rp25 miliar per tahun.
Angka sebesar itu mendorong publik mempertanyakan alasan mendorong skema privat, padahal keuntungan dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat Bali jika dikelola secara komunal.
Trauma ‘GWK Kedua’
Khawatiran publik berangkat dari pengalaman Garuda Wisnu Kencana (GWK). Ikon budaya itu kini sepenuhnya berada dalam pengelolaan swasta melalui PT Alam Sutera, sehingga manfaat ekonominya tidak mengalir kepada desa adat maupun masyarakat Bali.
Kekhawatiran serupa kini diarahkan ke Kelingking karena destinasi yang bersifat sakral berpotensi berubah menjadi aset komersial milik pemodal.
Tuntutan Pengelolaan oleh Desa Adat dan Pemerintah
Tokoh adat dan pemerhati budaya menilai pengelolaan Kelingking harus berada di bawah desa adat dan pemerintah daerah agar transparansi pendapatan terjaga dan manfaat ekonomi tetap berada di wilayah Bali.
Model seperti ini dinilai juga mampu menjaga garis suci dan memastikan arah pembangunan sesuai kearifan lokal, bukan kepentingan investor yang menempatkan profit sebagai prioritas utama.
Menurut desakan publik, masyarakat yang selama ini menanggung beban kemacetan, produksi sampah wisata, hingga risiko evakuasi seharusnya justru menjadi pihak yang merasakan manfaat ekonomi terbesar. Tanpa pengelolaan lokal, potensi terbentuknya jurang ketidakadilan semakin besar.
Semua mata kini tertuju pada pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Provinsi Bali. Publik menunggu sikap resmi arah kebijakan pengelolaan Kelingking pasca penutupan lift.
Keputusan tersebut dinilai menentukan apakah destinasi ikonik ini akan menjadi contoh pariwisata berkeadilan atau justru mengulang kesalahan yang pernah terjadi pada GWK. (red)
