Balihotnews.com | KLUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mendorong transformasi digital di sektor transportasi dan pariwisata. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan sistem retribusi elektronik bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan.
Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Retribusi secara Elektronik yang digelar di Kopi Bali House, Kamis, 12 Maret 2026.
Kegiatan ini menyasar para pengusaha boat yang melayani transportasi laut menuju kawasan wisata Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Pemerintah daerah ingin memastikan penerapan sistem pungutan elektronik berjalan efektif dan dipahami seluruh pelaku usaha.
Penerapan retribusi elektronik tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Sistem ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran retribusi, seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan di wilayah Klungkung.
Dalam arahannya, Bupati Klungkung menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pariwisata daerah.
“Sistem elektronik ini akan memudahkan wisatawan dalam melakukan pembayaran sekaligus memastikan manajemen retribusi kita lebih akuntabel,” kata Bupati Satria.
Menurutnya, transformasi digital menjadi langkah strategis untuk menjaga daya saing pariwisata Klungkung di tengah perkembangan industri pariwisata yang semakin modern.
Sementara itu, Wakil Bupati Klungkung menilai kegiatan sosialisasi sangat penting untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, terutama para pengusaha boat yang beroperasi di jalur transportasi laut menuju pulau-pulau wisata tersebut.
Ia berharap komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat memastikan implementasi sistem berjalan lancar tanpa kendala teknis maupun sosial di lapangan.
Dengan penerapan sistem retribusi elektronik ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung optimistis pengelolaan sektor pariwisata akan menjadi lebih modern, transparan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. (red).
