Balihotnews.com | KKUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten Klungkung resmi menetapkan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2026 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Klungkung I Made Satria bersama Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Anom, di ruang Sabha Nawa Natya Kantor DPRD Klungkung, Rabu (13/8/2025).
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, anggota Forkopimda, dan 27 anggota DPRD Klungkung. Dalam pidatonya, Bupati Satria menegaskan bahwa KUA dan PPAS disusun dengan mempertimbangkan indikator ekonomi makro daerah beberapa tahun terakhir.
“KUA dan PPAS disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah beberapa tahun terakhir, seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, gini ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujar Satria.
Beberapa target utama yang ingin dicapai di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,75%, IPM 76,26, tingkat pengangguran terbuka 1,17%, persentase kemiskinan 4,47%, gini rasio 0,30, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,63%.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan mencapai lebih dari Rp1,49 triliun atau naik Rp104 miliar dari APBD 2025 yang sebesar Rp1,39 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan Rp1,77 triliun, meningkat Rp211 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,56 triliun.
Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar bagi percepatan pembangunan di Klungkung, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kualitas lingkungan hidup.
