Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, berkunjung ke Bali pada Sabtu (12/7/2025), untuk mempelajari berbagai keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam tata kelola pemerintahan. Kunjungan ini dilakukan berdasarkan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar Pemerintah Provinsi Malut mencontoh Provinsi Bali, khususnya dalam penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam sambutannya di Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Gubernur Sherly Tjoanda mengungkapkan bahwa KPK RI menyarankan pihaknya belajar ke Bali karena kinerja MCP Pemprov Malut yang semula berada di angka 39,95 persen pada tahun 2023, berhasil naik menjadi 73,59 persen pada tahun 2024. Ia mengakui bahwa Bali dipandang sebagai daerah terbaik dalam implementasi MCP dan menempati peringkat pertama secara nasional. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan Gubernur Wayan Koster dan jajarannya yang telah menerima kunjungan tersebut dengan baik.
Selain MCP dan SPBE, Gubernur Sherly turut menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 yang diraih Pemprov Bali dari BPK RI, pembangunan Mall Pelayanan Publik di seluruh kabupaten/kota, penyempurnaan sistem pendidikan menengah, serta strategi promosi pariwisata yang dijalankan Bali.
Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bahwa keberhasilan Bali diawali dengan komitmen seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja secara disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya sikap tegas seorang kepala daerah dalam menjaga performa jajarannya, termasuk dalam hal pengawasan terhadap penyalahgunaan jabatan maupun pelanggaran etika. Menurutnya, apabila ada kepala OPD yang bermain proyek atau bahkan terbukti selingkuh, maka akan langsung dimutasi agar tidak merusak sistem birokrasi.
Gubernur Koster juga menjelaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit, di mana setiap calon pejabat ditelusuri rekam jejak dan kompetensinya secara cermat tanpa pungutan apa pun. Dalam hal pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran, ia memastikan semua proses dijalankan berdasarkan norma dan prosedur yang berlaku demi mempertanggungjawabkan Opini WTP yang diterima. Ia menambahkan bahwa selama empat tahun terakhir, Pemprov Bali terus mendapatkan penghargaan dari KPK RI atas keberhasilan menerapkan MCP secara konsisten, seiring dengan penyelenggaraan SPBE yang menjadikan Bali sebagai provinsi terbaik nasional dalam hal digitalisasi pemerintahan.
Kepada Gubernur Sherly, Koster juga menyarankan agar Pemprov Maluku Utara merekrut tenaga profesional untuk mengelola SPBE, serta mendorong percepatan pembangunan Mall Pelayanan Publik dengan memberikan bantuan hibah kepada pemerintah kabupaten/kota. Ia menyatakan kesiapan Pemprov Bali untuk memberikan masukan dan menjalin kerja sama dalam penguatan SPBE dan tata kelola pemerintahan.
Pada akhir kunjungan, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas dedikasi Gubernur Bali yang dinilainya berhasil mengangkat harkat dan martabat Arak Bali sebagai produk lokal unggulan. Ia menilai keberhasilan itu tidak hanya berdampak pada citra budaya Bali, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para petani arak melalui strategi pengemasan dan branding yang lebih modern dan berkualitas. (red)
