Balihotnews.com | DENPASAR – Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 desa adat di seluruh Bali mendeklarasikan penolakan terhadap keberadaan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Deklarasi tersebut berlangsung dalam acara Gelar Agung Pecalang yang digelar di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (17/5/2025).
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali atau Bendesa Agung, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, menegaskan bahwa pecalang merupakan garda terdepan dalam menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali.
“Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali. Kami dengan tegas menolak kriminalisme, premanisme, dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh preman berbaju atau berkedok ormas,” tegasnya dalam sambutan.
Deklarasi tersebut memuat tiga poin utama:
1.Menolak ormas berkedok penjaga ketertiban yang melakukan aksi premanisme, kekerasan, dan intimidasi yang meresahkan masyarakat.
2. Mendukung penuh peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.
3. Mendorong penindakan tegas terhadap ormas yang terbukti melakukan tindakan kriminal atau premanisme.
Selain itu, para pecalang juga menegaskan dukungannya terhadap sistem keamanan terpadu berbasis desa adat, yakni Sipandu Beradat dan Bankamda (Bantuan Keamanan Desa Adat), sebagai bentuk penguatan sistem keamanan di wilayah adat masing-masing.
Ida Penglingsir Agung menjelaskan bahwa deklarasi ini muncul sebagai respons atas maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas di Bali.
Ia menegaskan bahwa sistem keamanan berbasis desa adat, yang secara turun-temurun dijalankan oleh pecalang dan berkolaborasi dengan aparat TNI dan Polri, sudah sangat cukup dalam menjaga keamanan wilayah Bali.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan pecalang, termasuk penyediaan insentif sebagai bentuk penghargaan atas peran strategis mereka. (dir)
