Balihotnews.com | DENPASAR – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah di Bali membuat antrean kendaraan di berbagai SPBU mengular panjang. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar pun angkat bicara mendesak pemerintah dan Pertamina tak sekadar menebar janji stok aman.
Pantauan di lapangan, antrean kendaraan masih membeludak di berbagai SPBU kawasan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung hingga Jumat (16/10/2026).
Pemandangan ini sudah berlangsung sejak awal pekan, Senin (12/10/2026), dengan antrean di beberapa titik bahkan sempat mencapai satu kilometer.
Kondisi tersebut tak ayal menghambat mobilitas warga dan mulai melumpuhkan perputaran ekonomi di Pulau Dewata.
Ketua DPC GMNI Denpasar, Wayan Hendra, menyayangkan lambatnya penanganan dari pemangku kebijakan. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya membuat rilis bahwa stok BBM aman, sementara di lapangan masyarakat harus berpindah-pindah SPBU demi mendapat bahan bakar.
”Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa stok BBM aman. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses,” ujar Wayan Hendra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2026).
”Kalau masyarakat masih harus mengantre berjam-jam, pemerintah harus menjelaskan di mana letak persoalannya,” sambungnya.
Hendra menegaskan, krisis ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap ketahanan energi Bali. Sebagai daerah kepulauan yang urat nadinya bergantung pada transportasi dan pariwisata, Bali dinilai butuh sistem tata kelola distribusi yang kebal terhadap gangguan.
Menyikapi sengkarut ini, DPC GMNI Denpasar melayangkan tiga tuntutan tegas kepada pemerintah:
Pertama, mendesak Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Bali transparan soal data ketersediaan dan distribusi BBM, termasuk rincian stok dan realisasi penyaluran per wilayah.
Kedua, meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan Polda Bali turun gunung memeriksa seluruh rantai distribusi. GMNI meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu jika ditemukan mafia atau oknum penimbun BBM.
Ketiga, mendesak rancangan sistem ketahanan pasokan BBM khusus Bali. Ini mencakup cadangan berbasis risiko, jalur distribusi alternatif, hingga standar penanganan keadaan darurat.
GMNI mewanti-wanti agar persoalan ini tidak dianggap selesai begitu saja hanya karena antrean mulai terurai nantinya. Harus ada perbaikan sistematis agar kejadian serupa tak berulang.
”Negara harus hadir sebelum rakyat dipaksa berteriak melalui antrean panjang. Jika ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menimbun BBM, jangan biarkan mereka ambil untung di tengah kesulitan warga. Tindak tegas!” pungkas Hendra.*** (dre)
