Pemkab Bangli Luncurkan Enam Inovasi Strategis Dorong Transformasi Digital dan Pendapatan Daerah

Foto: Peluncuran enam inovasi strategis Pemkab Bangli berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, Kamis (17/9/2026). (Balihotnews/ist).

Balihotnews.com | BANGLI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli meluncurkan enam inovasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, transformasi digital, transparansi parlemen, optimalisasi pendapatan daerah, layanan internal birokrasi, hingga ketertiban umum.

Enam inovasi tersebut, yakni CITA GOV, PENGLIPURAN BANGLI, SINTESIS DTW BANGLI, INTEGRA-III, SI TAMPAN JAS BERDASI, dan GENCAR BANGLI.

Peluncuran enam inovasi strategis Pemkab Bangli berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, Kamis (17/9/2026).

Peluncuran ini menjadi bagian dari akselerasi penataan tata kelola dan implementasi transformasi digital terpadu lintas sektor di Kabupaten Bangli.

Pemkab Bangli mulai menggeser paradigma pengembangan aplikasi sektoral yang berjalan sendiri-sendiri menuju tata kelola digital yang terintegrasi, berbasis risiko, transparan, serta diarahkan memberikan dampak atas pelayanan masyarakat dan efisiensi fiskal daerah.

Langkah tersebut dilakukan ditengah peningkatan Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Kabupaten Bangli. Indeks tersebut naik dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024 dan mencapai 2,79 pada 2025, atau sekitar 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.

Namun, Pemkab Bangli masih melihat adanya kesenjangan antara pertumbuhan layanan digital dengan kemampuan pengendaliannya. Nilai Manajemen SPBE tercatat baru 1,09, sementara Audit TIK berada di angka 1,00.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, S.Kom., M.Eng., menegaskan penguatan tata kelola menjadi kebutuhan penting dalam transformasi digital.

“Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Nyoman Murditha.

CITA GOV Jadi Rumah Besar Pengendalian Digital

Berita Terkait:  Gubernur Koster kembali Tinjau Depo Pesanggaran, Pastikan Pertamina Percepat Distribusi BBM ke SPBU

Menjawab tantangan tata kelola digital, Diskominfo Bangli menghadirkan CITA GOV (Collaborative for Integrated Digital Transformation Government).

CITA GOV dirancang bukan sekadar aplikasi baru, melainkan sebagai arsitektur tata kelola dan pengendalian digital di tingkat daerah.

Sistem ini dibangun melalui tiga lapisan utama. Pertama, Layer Operasional (OPD) sebagai ruang bagi perangkat daerah untuk mengusulkan dan mengelola layanan digital.

Kedua, Layer Control/Digital Orchestrator yang berada di Diskominfosan untuk melakukan verifikasi arsitektur, kelayakan, keamanan siber, serta analisis risiko.

Ketiga, Layer Executive View untuk Bupati dan Sekda yang menyediakan dashboard manajerial atau Single Management View, termasuk Digital Health Score sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data dan persetujuan penganggaran TAPD.

Implementasi CITA GOV diproyeksikan menghasilkan efisiensi belanja TIK sekitar Rp1,175 miliar per tahun melalui penghapusan duplikasi aplikasi, efisiensi waktu kerja, dan mitigasi risiko siber.

PENGLIPURAN BANGLI Dorong Parlemen Paperless

Transformasi juga menyasar sektor legislatif melalui inovasi PENGLIPURAN BANGLI (Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi Aspirasi, dan Notulensi).

Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli I Nyoman Dacin, SH., MH., menghadirkan inovasi tersebut untuk mendorong parlemen Bangli menuju konsep Green Assembly dan Paperless Meeting.

Menurutnya, PENGLIPURAN BANGLI memiliki tiga modul utama, yakni e-Aspirasi, e-Sidang, dan e-Risalah AI.

e-Aspirasi diarahkan untuk memastikan penyerapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan berlangsung transparan dan terintegrasi dengan SIPD. Sementara e-Sidang mendigitalisasi proses persidangan serta distribusi dokumen dewan.

Adapun e-Risalah AI memanfaatkan kecerdasan buatan untuk melakukan transkripsi dan pembuatan notulensi persidangan secara otomatis.

SINTESIS DTW Bidik Kebocoran Retribusi Pariwisata

Di sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli I Wayan Dirga Yusa, AP., M.Si., meluncurkan SINTESIS DTW BANGLI (Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata).

Berita Terkait:  Pemkab Bangli Teguhkan Komitmen Pengamalan Nilai Pancasila Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Inovasi ini dirancang untuk menjawab persoalan kebocoran retribusi sekaligus memperkuat kemitraan antara Pemkab Bangli dan Desa Adat.

SINTESIS DTW memiliki tiga pilar, yakni regulatori, digital, dan sosial-kultural.

Pada aspek regulatori, inovasi ini mengandalkan kepastian Perbup serta PKS bagi hasil antara Pemkab dan Desa Adat.

Pada aspek digital, diterapkan single gateway berbasis IoT/QRIS dengan sistem hybrid online-offline untuk mengantisipasi keterbatasan jaringan.

Sementara pada aspek sosial-kultural, dibangun kemitraan antara Pemkab, Desa Adat, dan BPD Bali untuk mendorong transparansi serta menekan potensi kebocoran retribusi.

SINTESIS DTW diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga 13 persen.

INTEGRA-III Pangkas Biaya Operasional Birokrasi

Untuk memperkuat layanan internal birokrasi, Pemkab Bangli juga meluncurkan INTEGRA-III melalui penerapan Shared Service Center berbasis platform SI-BULAN di Sekretariat Daerah.

Inovasi ini mengintegrasikan fasilitasi logistik, penganggaran, pelacakan sarana dan prasarana, hingga e-Katalog Lokal.

Melalui integrasi tersebut, INTEGRA-III ditargetkan mampu memangkas biaya operasional birokrasi minimal 20 persen pada 2028.

SI TAMPAN JAS BERDASI Perkuat Deteksi Dini

Sementara itu, sektor ketertiban umum diperkuat melalui inovasi SI TAMPAN JAS BERDASI yang diluncurkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli I Wayan Sugiarta, S.IP., M.Si.

Inovasi ini mengubah pendekatan penegakan ketertiban dari pola reaktif menuju tindakan preventif dan antisipatif.

SI TAMPAN JAS BERDASI mengusung strategi STAMPAN JAS BERDASI, yakni Strategi Integritas, Tanggap, Aman, Mitigasi, Preventif, Antisipatif, dan Networking dalam Jejaring Aksi Satpol PP BERbasis DAta Serta Informasi.

Berita Terkait:  BRIDA Klungkung Umumkan Pemenang Sayembara Cipta Hymne dan Mars Klungkung Mahottama

Satpol PP Bangli ditempatkan sebagai integrator atau hub yang didukung enam pilar siklus terpadu, yakni Satu Jejaring, Satu Informasi, Satu Data, Satu Analisis, Satu Koordinasi, dan Satu Tindak Lanjut.

Inovasi ini juga mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem kedinasan melalui pelibatan Bendesa Adat dan Pacalang dalam pelaporan kondisi ketertiban umum secara real-time.

GENCAR BANGLI Perluas Basis Wajib Pajak

Sektor pendapatan daerah mendapat penguatan melalui GENCAR BANGLI (Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha).

Inovasi yang diluncurkan Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli Putu Agus Muliawan, ST., M.A.P., ini mengubah mekanisme pemungutan pajak dari pendekatan pasif atau reaktif menjadi lebih proaktif melalui analisis data perizinan usaha.

GENCAR BANGLI diarahkan untuk mengoptimalkan potensi PAD, khususnya dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman yang diproyeksikan mencapai Rp15,92 miliar serta sektor perhotelan sebesar Rp5,54 miliar.

Skema kerja inovasi ini mencakup sinkronisasi data perizinan usaha, matching data, verifikasi dan validasi, penerbitan NPWPD secara jabatan, hingga pemantauan kepatuhan wajib pajak.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Bangli menargetkan perluasan basis wajib pajak, peningkatan kualitas data perpajakan, serta penguatan kepatuhan dan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Enam inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bangli membangun ekosistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, dengan pemanfaatan teknologi tidak hanya untuk digitalisasi layanan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, efisiensi, transparansi, dan peningkatan pendapatan daerah. (red).

 

 

 

Berita Terkini