*Pastikan Enam Sekolah Tetap Berjalan Meski Dipimpin Plt
Balihotnews.com l DENPASAR- Sebanyak enam sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Bali hingga kini masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Untuk memastikan proses belajar mengajar dan tata kelola sekolah tetap berjalan optimal, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali menunjuk pelaksana tugas (Plt.) yang berasal dari kepala sekolah definitif di sekolah negeri lainnya.
Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, mengatakan saat ini pihaknya tengah menjalankan proses penjaringan calon kepala sekolah definitif untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. “Sedang melakukan penjaringan,” kata Wesnawa saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, proses penjaringan dilakukan untuk mendapatkan calon kepala sekolah yang memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah tahapan tersebut rampung, pengangkatan kepala sekolah definitif akan dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Meski masih dipimpin oleh Plt., Wesnawa memastikan seluruh aktivitas pendidikan maupun pelayanan administrasi di enam sekolah tersebut tetap berjalan normal. Penunjukan Plt. dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu jalannya operasional sekolah.
Berdasarkan data Disdikpora Provinsi Bali, enam sekolah yang saat ini masih dipimpin oleh Plt. kepala sekolah meliputi SMK Negeri 3 Negara di Kabupaten Jembrana, SMA Negeri 1 Bebandem di Kabupaten Karangasem, SMK Negeri 1 Gianyar di Kabupaten Gianyar, SMA Negeri 2 Gerokgak dan SMK Negeri 1 Busungbiu di Kabupaten Buleleng, serta SMA Negeri 1 Bangli di Kabupaten Bangli.
Disdikpora Bali menargetkan proses penjaringan dapat segera diselesaikan sehingga seluruh sekolah tersebut dalam waktu dekat memiliki kepala sekolah definitif.
Keberadaan kepala sekolah definitif dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola sekolah, meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan, serta mempercepat implementasi berbagai program yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan dan kualitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. (Bhn)
