Balihotnews.com | DENPASAR – Rekam jejak operasional Terminal LNG di Pelabuhan Benoa yang terbukti aman selama satu dekade terakhir menjadi titik balik sikap Desa Adat Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan.
Hal ini, ditambah dengan keputusan penggeseran lokasi proyek ke tengah laut, membuat pihak desa adat menegaskan tak lagi memiliki alasan untuk menolak rencana pembangunan Terminal Apung Floating Storage Regasification Unit (FSRU) LNG di perairan Bali.
Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana, menyebutkan bahwa kekhawatiran masyarakat perlahan mereda setelah melihat fakta di lapangan. Terminal LNG Benoa yang telah beroperasi sejak 2016 terbukti tidak menimbulkan dampak negatif yang dikhawatirkan selama ini.
”LNG di Benoa sudah beroperasi 10 tahun dan selama ini aman-aman saja. Fakta ini memberikan jaminan bahwa jika LNG dibangun di titik 3,5 kilometer, keamanannya akan lebih terjamin,” ujar Alit Kencana di sela kegiatan bersih Pantai Mertasari bersama Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, Minggu (15/2/2026).
Lokasi Bergeser ke Tengah Laut
Selain faktor keamanan teknis, Alit menegaskan bahwa perubahan sikap ini juga didasari oleh diakomodasinya aspirasi warga terkait lokasi.
Penolakan keras sebelumnya terjadi karena rencana awal proyek berada terlalu dekat dengan bibir pantai, yakni hanya 500 meter. Kini, lokasi tersebut dipastikan bergeser jauh ke jarak 3,5 kilometer dari pesisir Pantai Sidakarya.
”Isu yang menyebutkan masyarakat Bali menolak total proyek LNG itu tidak benar. Yang kami tolak sebelumnya adalah lokasinya. Namun, karena sekarang sudah digeser ke tengah laut, tidak ada alasan lagi bagi kami untuk menolak,” tegasnya.
Sebelumnya, kekhawatiran utama masyarakat Intaran dan pegiat lingkungan adalah potensi kerusakan ekosistem laut, terumbu karang, dan hutan mangrove yang menjadi benteng alam sekaligus daya tarik pariwisata Sanur. Dengan pemindahan lokasi ke perairan lepas, risiko terhadap ekosistem pesisir dinilai dapat diminimalkan.
Dukung Transisi Energi Bersih
Perubahan sikap masyarakat juga didorong oleh urgensi kebutuhan energi Bali. Sosialisasi intensif dari pemerintah dan pemrakarsa proyek memberikan pemahaman bahwa LNG disiapkan sebagai energi transisi untuk menggantikan bahan bakar solar (diesel) pada pembangkit listrik.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang ramah lingkungan (green tourism), sekaligus mengantisipasi krisis energi di masa depan.
Meski demikian, Alit Kencana tetap memberikan catatan kritis. Ia meminta pemerintah dan pengembang untuk tidak terlena dan mengabaikan manajemen risiko.
”Walaupun diklaim aman dan ada contoh sukses di Benoa, yang namanya energi tetap memiliki risiko kecelakaan. Kami berharap semua potensi risiko diperhitungkan dengan matang. Selain itu, setiap proyek pembangunan di Bali harus memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Aspirasi ini juga telah disampaikan secara langsung di hadapan Gubernur Bali saat kunjungan kerja ke kawasan Sanur. Pihak desa adat berharap proyek terminal apung yang ditargetkan rampung pada tahun 2026 ini dapat berjalan lancar tanpa gesekan sosial dan membawa manfaat bagi kedaulatan energi Pulau Dewata.*** (dre)
