Balihotnews.com | DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penerapan konsep Ekonomi Kerthi Bali secara konsisten dari hulu hingga hilir. Menurutnya, konsep ini bukan sekadar wacana, melainkan fondasi utama agar Pulau Dewata mampu berdikari secara ekonomi dan berdaulat di sektor pangan.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).
”Di hulu, pemerintah membuat regulasi yang berpihak pada IKM dan koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi. Di hilir, kita pastikan IKM menyerap sumber daya lokal dan masyarakat membeli produk lokal,” tegas Koster.
Gubernur jebolan ITB ini menekankan, perputaran ekonomi yang berpusat pada kearifan lokal itulah yang akan menciptakan kemandirian. Ia meminta strategi ekonomi Bali diintegrasikan antara kebijakan makro dan penguatan sektor mikro seperti UMKM.
”Ekonomi Kerthi Bali harus dipelajari dan dijalankan sungguh-sungguh. Jika terwujud, Bali akan benar-benar berdikari,” imbuh gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tersebut.
Pertumbuhan Ekonomi Positif
Dalam kesempatan tersebut, Koster memaparkan kinerja positif perekonomian Bali yang tumbuh 2,58 persen. Meski demikian, kewaspadaan terhadap inflasi tetap menjadi prioritas. Tercatat, inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Menariknya, secara month to month (m-to-m), Bali justru mencatat deflasi 0,34 persen. Angka ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, meski daya beli masyarakat tetap perlu dijaga melalui sinergi TPID.
”Capaian ini adalah hasil kerja kolektif dari provinsi hingga desa, serta sektor riil seperti pariwisata dan UMKM, bukan karena faktor alam semata,” jelas Koster.
Ia juga menyoroti sektor pangan sebagai penyumbang utama inflasi. Karena itu, Koster mendorong implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Regulasi ini dinilai terbukti efektif, salah satunya lewat penggunaan kain endek yang menghidupkan perajin lokal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyebut inflasi Bali hingga Januari 2026 masih terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Namun, volatilitas harga pangan strategis tetap perlu diwaspadai.
”Sinergi TPID melalui strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—harus diperkuat, apalagi menjelang Nyepi dan Idul Fitri,” ujar Erwin.
Senada, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengingatkan bahwa komoditas seperti beras, cabai, dan bawang masih menjadi pemicu inflasi.
”Kami mendorong sinergi antara Pemda, Bulog, dan BUMD pangan untuk memastikan pasokan cukup dan distribusi lancar, khususnya di hari besar keagamaan,” tandas Astawa.*** (dre)
