Balihotnews.com I DENPASAR. Sorotan Presiden terhadap kondisi sampah di pantai Bali memantik perhatian luas. Reaksi publik pun cepat, sebagian membaca pernyataan itu sebagai teguran keras, sebagian lain menerjemahkannya sebagai kritik terhadap kepemimpinan daerah. Namun jika dicermati, pesan yang disampaikan justru mengarah pada tanggung jawab bersama, bukan menunjuk satu orang sebagai penyebab.
Presiden memahami betul bahwa isu lingkungan, terutama sampah pesisir, bukan persoalan administratif semata. Ia adalah persoalan sistemik, dari hulu di daratan, aliran sungai, pengelolaan di kabupaten/kota, hingga akhirnya bermuara di laut. Karena itu, dalam berbagai penekanan kebijakan lingkungan, yang disebut selalu lengkap, gubernur, bupati, dan wali kota. Artinya jelas, ini kerja kolektif.
Data lapangan memperlihatkan skala masalah sekaligus skala respons. Dalam kurun 26–31 Januari 2026, pembersihan dilakukan di 12 zona pesisir utama Bali. Total 5.590 ton sampah diangkut hanya dalam enam hari. Angka ini terdiri dari 5.544 ton kiriman gelombang sebelumnya dan 46 ton tambahan pekan berjalan. Beberapa titik mencatat timbunan besar hingga 1.672 ton, 1.490 ton, dan 684 ton.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah pesisir bukan sekadar kelalaian sesaat, melainkan dampak akumulatif dari sistem pengelolaan sampah darat yang belum sepenuhnya solid. Pantai hanya menjadi titik akhir dari persoalan yang terbentuk jauh sebelumnya.
Dalam konteks inilah sorotan Presiden menjadi penting, bukan untuk mempermalukan daerah, tetapi mengingatkan bahwa citra pariwisata, ekonomi, dan lingkungan Indonesia dipertaruhkan. Kritik itu adalah alarm agar seluruh level pemerintahan memperkuat koordinasi, bukan saling melempar beban.
Bali sendiri telah memiliki arah kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber, yang menekankan pengurangan sejak dari rumah tangga, pasar, hotel, restoran, hingga pusat kegiatan pariwisata. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota. Tanpa gerak serempak, beban di pesisir akan terus berulang.
Sorotan Presiden seharusnya dibaca sebagai dorongan mempercepat pembenahan sistem secara menyeluruh. Bukan sekadar bersih-bersih pantai, tetapi memastikan sampah tidak lagi mudah lolos dari hulu ke laut. Bukan mencari siapa yang paling salah, melainkan siapa yang paling siap bekerja bersama.
Sampah di pesisir memang terlihat di satu garis pantai. Tetapi tanggung jawabnya terbentang dari rumah tangga, sungai, desa, kota, hingga provinsi. Dan pesan itulah yang sebenarnya ditekankan, lingkungan bukan urusan satu kantor, melainkan kerja bersama menjaga wajah Indonesia. (Bhn)
