Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi dinamika dan tantangan pariwisata yang semakin kompleks.
Ditengah tingginya kunjungan wisatawan, industri perhotelan justru menghadapi penurunan tingkat hunian yang dinilai perlu disikapi secara bersama.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa tantangan pariwisata Bali saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga tekanan eksternal yang menuntut pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri.
Menurutnya, pengelolaan pariwisata tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral. “Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama,” terangnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat, 23 Januari 2026.
Ia menekankan bahwa sinergi kebijakan, komunikasi yang berkesinambungan, serta kesamaan visi sangat diperlukan agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Disisi lain, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan adanya fenomena penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang tahun 2025, meskipun kunjungan wisatawan ke Bali terus meningkat.
“Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” kata Cok Ace.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai anomali pariwisata Bali. Peningkatan jumlah wisatawan dinilai tidak sejalan dengan kinerja industri perhotelan maupun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya.
Cok Ace juga menegaskan bahwa penurunan okupansi pada Januari merupakan pola musiman yang hampir selalu terjadi setiap tahun dan tidak berkaitan langsung dengan faktor cuaca ekstrem. Ia menambahkan bahwa cuaca buruk merupakan fenomena global, bukan hanya dialami Bali.
Selain faktor musiman, PHRI Bali menyoroti maraknya akomodasi ilegal yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan usaha tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel resmi.
“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” paparnya.
Untuk itu, PHRI Bali mendorong penguatan basis data pariwisata yang akurat dan terintegrasi sebagai landasan penyusunan kebijakan serta proyeksi kebutuhan akomodasi ke depan.
“Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,” pungkasnya.
PHRI Bali berharap ke depan terbangun sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata, sehingga pertumbuhan sektor unggulan Bali tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi industri, daerah, dan kesejahteraan masyarakat. (red).
