Balihotnews.com | DENPASAR – Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, I Putu Agus Juliartawan, secara tegas menepis spekulasi liar terkait aktivitas pembangunan di kawasan pesisir Sidakarya, Denpasar Selatan.
Agus memastikan infrastruktur yang baru saja rampung tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan rencana proyek Terminal Liquefied Natural Gas (LNG). Sebaliknya, proyek ini merupakan fasilitas akses kegiatan religius bagi warga Desa Adat Sidakarya.
“Itu tidak benar, peruntukannya berbeda. Pembangunan akses itu terikat perjanjian kerja sama religi dan normalisasi sungai dengan Desa Adat Sidakarya,” ujar Agus saat dikonfirmasi Balihotnews.com di Denpasar, Senin (19/1/2026).
Proyek ini bermula dari persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023, yang ditindaklanjuti lewat kerja sama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali dengan Desa Adat Sidakarya.
Fokus utamanya adalah normalisasi Sungai Tukad Ngenjung sebagai mitigasi banjir serta penyediaan jalur untuk upacara Melasti.
“Pembangunannya menggunakan APBD Kota Denpasar tahun 2025. Jalan sepanjang 800 meter dengan lebar 6 meter ini diperuntukkan bagi kegiatan upacara keagamaan, bukan kepentingan komersial,” tegasnya.
Terkait isu yang mengaitkan lokasi tersebut dengan Terminal LNG, Agus menyebut dugaan itu tidak berdasar, baik dari segi lokasi maupun peruntukan awal.
Secara fisik, pengerjaan proyek telah rampung pada akhir Desember 2025 dan kini tinggal menunggu prosesi upacara penyucian bangunan (melaspas).
Senada, Bendesa Adat Sidakarya, I Ketut Suka, menargetkan upacara pemelaspasan dapat digelar pada Februari 2026. Dengan adanya akses ini, krama Desa Adat Sidakarya dapat melaksanakan ritual Melasti jelang Nyepi bulan Maret nanti di wilayah sendiri, tanpa perlu menumpang ke Pantai Mertasari Sanur.
Suka menambahkan, penataan ini juga krusial untuk memitigasi banjir di kawasan Sidakarya hingga Renon. Efektivitasnya telah teruji saat wilayah tersebut aman dari genangan ketika banjir bandang melanda Bali pada 10 September 2025 lalu.
Ia pun turut menepis isu masuknya investasi perusahaan Rusia dalam proyek ini. “Itu hanya perkiraan tanpa dasar. Ini murni aspirasi untuk kepentingan masyarakat adat, tidak ada kepentingan lain,” pungkasnya.*** (dre)
