Balihotnews.com | JAKARTA – Menyambut tahun 2026, Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menyampaikan delapan resolusi strategis yang berisi kritik sekaligus tuntutan kepada pemerintah. Resolusi tersebut menyoroti berbagai persoalan nasional sepanjang 2025, mulai dari pelemahan ekonomi, krisis pendidikan, hingga memburuknya kualitas demokrasi.
Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Darmawan menyatakan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh tekanan bagi masyarakat. Pelemahan ekonomi nasional berdampak pada meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya iklim investasi, serta semakin terbatasnya lapangan pekerjaan yang berujung pada menurunnya kesejahteraan rakyat.
Di sektor pendidikan, KMHDI menilai negara belum mampu menghadirkan sistem pendidikan yang gratis, berkualitas, dan merata. Tingginya biaya pendidikan serta ketimpangan mutu sekolah dan tenaga pendidik antarwilayah dinilai memperparah krisis sosial yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, KMHDI menyoroti penurunan kualitas demokrasi, terutama terkait meluasnya peran militer di ruang sipil. Kondisi tersebut dianggap berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dan melemahkan praktik demokrasi yang sehat.
Persoalan lingkungan juga menjadi sorotan utama. Deforestasi yang terus terjadi dinilai memicu bencana ekologis dan memperburuk kualitas hidup masyarakat, sementara komitmen negara dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai belum memenuhi harapan publik.
“Penegakan hukum hari ini belum menunjukkan keadilan yang tegas dan setara. Hukum masih tumpul ke atas dan sarat kepentingan politik, sehingga menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara,” kata Darmawan.
Dalam delapan resolusi yang disampaikan, KMHDI mendesak pemerintah menghentikan deforestasi, menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, memulihkan ekosistem, serta melindungi wilayah adat. Reformasi lembaga penegak hukum juga dinilai mendesak agar pemberantasan korupsi kembali berjalan independen dan berpihak pada kepentingan rakyat.
KMHDI turut menuntut penghentian keterlibatan militer dalam urusan sipil dan meminta pemerintah menjamin ruang demokrasi tetap terbuka bagi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat. Reformasi pendidikan menjadi tuntutan utama dengan penekanan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara.
Resolusi lainnya mencakup audit menyeluruh sektor pertambangan dan pencabutan izin bermasalah, evaluasi transparan Program Makan Bergizi Gratis dan program sosial lainnya, serta dorongan kebijakan ekonomi berdaulat yang mampu menciptakan lapangan kerja dan melindungi buruh di tengah ancaman krisis.
Sebagai penutup, KMHDI mendesak Presiden melakukan evaluasi total terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Menteri yang dinilai gagal, tidak optimal, dan minim empati terhadap penderitaan rakyat diminta segera diganti dengan figur berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Delapan resolusi ini merupakan suara dan tuntutan rakyat agar pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh, mengembalikan arah pemerintahan pada keadilan sosial, demokrasi yang sehat, keberlanjutan lingkungan, serta keberpihakan nyata kepada rakyat,” pungkasnya. (red).
