Balihotnews.com | BANGLI – Sikap tegas ditunjukkan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bangli. Mereka menolak wilayah Bangli yang merupakan kawasan suci hulu Bali dijadikan tempat pembuangan akhir bagi daerah lain.
Sebagai parpol pertama yang menyuarakan penolakan, Ketua DPD PSI Bangli Jro Gede Mangun meminta Bupati dan DPRD tidak bermain api dengan menyembunyikan detail rencana ini dari masyarakat.
“Sebagai bagian dari masyarakat Bangli, kami menilai keterbukaan dan sikap tegas Bupati dan DPRD menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat terbelah dan berkonflik, karena minimnya informasi tentang sampah ini,” kata Jro Gede Mangun kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).
Kekhawatiran PSI bukan tanpa alasan, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat proyeksi pengiriman sekitar 190 truk sampah per hari dari Denpasar ke TPA Landih yang direncanakan mulai bergulir pada Januari 2026.
Rencana ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius dan merusak tatanan sosial di Bangli yang dikenal sejuk dan asri.
Menurut Jro Mangun, menjadikan Bangli sebagai lokasi pembuangan sampah melanggar logika budaya dan nilai luhur masyarakat Bali, yakni sekala-niskala.
”Konsep luhur Bali mengajarkan bahwa kotoran harus dibuang ke hilir. Ini malah aneh, kotoran dibuang ke hulu,” ujar pimpinan partai besutan Kaesang Pangarep di Bangli tersebut.
Ia menambahkan, penolakan ini merupakan puncak akumulasi kekecewaan masyarakat Bangli. Sebelumnya, warga juga resah dengan berbagai wacana ‘buangan’ ke Bangli, mulai dari rencana pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) hingga isu kapal pesiar di Danau Batur.
”Bangli kok terus mau dijadikan tempat pembuangan dan dikirimi yang cemar-cemar begitu?” protesnya.
Tawarkan Solusi: Kelola Sistem, Bukan Sekadar TPA
Di balik desakan kerasnya, PSI menawarkan solusi teknis. Jro Mangun menekankan bahwa Bali sebenarnya tidak kekurangan teknologi, melainkan lemah dalam tata kelola dan orkestrasi sistem.
PSI mendorong perubahan paradigma di mana TPA tidak lagi menjadi pusat pengolahan sampah rumah tangga, melainkan hanya sebagai tempat penimbunan residu akhir (ultimate landfill).
”Target yang realistis untuk Bali adalah 70–80 persen sampah dimanfaatkan (valorisasi), 15–25 persen diolah secara termal, dan hanya 5–10 persen residu yang masuk TPA,” paparnya.
Untuk mencapai target tersebut, PSI menjabarkan enam tahapan rantai pengolahan yang harus dibangun secara sistematis, yakni mulai dari pemilahan di sumber (fondasi sistem), pengumpulan terpisah (tanpa pencampuran), pengolahan organik (jantung sistem), rantai daur ulang, pengolahan residu dan TPA residu akhir.
Jro Mangun menegaskan, kunci keberhasilan sistem ini ada pada pelibatan aktor ekonomi lokal dan pembentukan koperasi, sehingga masyarakat Bali mendapatkan manfaat ekonomi nyata, bukan sekadar menerima limbah.
”Solusinya sudah ada. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi, bukan penemuan baru,” pungkasnya.*** (dre)
