Balihotnews.com | DENPASAR – Ledakan akomodasi sewa harian berbasis aplikasi seperti Airbnb disebut menjadi ancaman serius bagi ekonomi dan tata ruang Bali. Pertumbuhan vila ilegal di berbagai kawasan wisata dinilai tidak hanya memukul pelaku pariwisata resmi, namun juga menggerus pendapatan daerah dan merusak struktur sosial masyarakat lokal.
Kawasan wisata seperti Canggu, Berawa, Uluwatu, hingga Ubud kini berubah drastis. Jalan kampung menyempit karena lalu lintas padat, air tanah menipis, sampah meningkat, sementara ribuan properti sewa harian beroperasi tanpa izin dan tanpa kontribusi pajak.
Lebih dari 120 ribu unit non-hotel di Bali beroperasi sebagai sewa harian, sebagian besar tanpa izin usaha, tidak melapor tamu, serta tidak terdata secara administratif. “Bali kehilangan kendali atas ruangnya. Dan yang paling terasa, kebocoran ekonomi makin menggila,” demikian disebutkan dalam rilis.
Dengan tarif Rp700 ribu hingga Rp1,5 juta per malam dan tingkat okupansi 50–70%, potensi kebocoran pajak ditaksir dapat mencapai Rp100 miliar per bulan. Situasi ini membuat pemerintah bersiap melakukan tindakan tegas.
“Ini akan kami ajukan untuk disetop,” kata Gubernur Koster merespons maraknya properti ilegal yang menguasai pasar sewa harian.
Gubernur Koster juga menilai dampak yang muncul bukan sekadar persaingan tidak sehat dengan hotel resmi yang membayar pajak dan mempekerjakan warga lokal, namun menjadi persoalan identitas budaya dan keberlanjutan pulau. “Ini bukan sekadar persaingan tidak sehat. Ini penjajahan ekonomi gaya baru,” tuturnya.
Harga tanah yang meroket membuat warga lokal di beberapa kawasan wisata terpaksa pindah dari desa sendiri. Sementara ekologi tertekan oleh penyedotan air tanah untuk kolam renang dan produksi sampah yang meningkat signifikan.
Rencana penghentian operasi vila ilegal disebut bukan untuk menghambat wisata, tetapi menyelamatkan masa depan Bali.
“Gubernur Koster menekan tombol STOP bukan untuk menghambat wisata, tapi untuk menyelamatkan Bali sebelum pulau ini benar-benar hilang dari tangan masyarakatnya sendiri,” tulis rilis tersebut. (red).
