Balihotnews.com | BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan perlunya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk merealisasikan kebutuhan 32 ribu rumah layak huni di Bali.
Melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), ia optimis target tersebut bisa dicapai dalam kurun waktu lima tahun.
Dalam kegiatan sosialisasi KPP, FLPP SMF, dan PNM di Universitas Udayana, Gubernur Koster menjelaskan bahwa dari total kebutuhan, 22 ribu unit merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Oleh karena itu, Gubernur Koster mendorong agar pagu anggaran pusat untuk tahun 2026 dapat ditingkatkan sehingga proses percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Gubernur Koster juga memberikan apresiasi terhadap Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo, yang menurutnya sangat relevan dan strategis untuk mendukung percepatan penyediaan hunian di Bali, terutama di kawasan perkotaan, pedesaan dan wilayah pesisir.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait merespons positif permintaan tersebut.
Gubernur Koster menegaskan bahwa pemerintah akan memperbaiki rumah tak layak huni dan mengurangi kawasan kumuh secara bertahap. Tahun depan, kementerian menargetkan renovasi 100 unit rumah di Denpasar sebagai langkah awal.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menekankan pentingnya memastikan manfaat program tepat sasaran. “Kami pastikan skema pemerintah ini tepat sasaran,” tutupnya. (red).
