Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah secara resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur serta Kredit Program Perumahan (KPP) secara serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat, dengan target penyaluran KUR nasional mencapai Rp300,7 triliun hingga akhir tahun 2025.
Bali menjadi salah satu fokus utama program tersebut. Lebih dari 100.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pulau Dewata kini telah menerima kucuran dana segar dari program KUR.
Secara simbolis, Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan langsung bantuan KUR kepada perwakilan UMKM di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari acara nasional bertajuk Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang disiarkan secara virtual di seluruh Indonesia.
Rp 8 Triliun untuk Ekonomi Kerthi Bali
Nominal KUR yang disalurkan di Bali bervariasi antara Rp10 juta hingga Rp500 juta per debitur. Total nilai penyaluran KUR di Bali mencapai Rp8 triliun, dan Gubernur Koster memproyeksikan dana tersebut mampu menciptakan hingga 300.000 lapangan kerja baru.
“Dari 800.000 UMKM secara nasional, di Bali terdapat 100 ribu lebih UMKM yang mendapatkan KUR, pembinaannya bagus dari Dinas Koperasi Provinsi serta Kabupaten/Kota,” ujar Koster.
Ia menegaskan bahwa sektor IKM dan UMKM di Bali merupakan fondasi utama dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali, yakni ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis budaya. “Sektor IKM dan UMKM di Bali ini merupakan pilar ekonomi kerthi Bali,” tandasnya.
Fokus pada Sektor Produktif dan Antisipasi Kredit Macet
KUR di Bali sebagian besar terserap oleh sektor produktif, terutama usaha makanan dan minuman, disusul kerajinan dan kriya. Adapun dua sektor yang menjadi penopang pariwisata dan identitas budaya Bali.
“Saya harap yang menerima KUR ini menjalankan usahanya dengan baik, harus untung supaya bisa membayar cicilannya,” pesan Gubernur Koster.
Meski demikian, ia mengingatkan agar bank penyalur dan Dinas Koperasi terus melakukan pengawasan ketat untuk mencegah kredit bermasalah. “Saya harap di Bali jangan sampai terjadi KUR fiktif,” tegasnya.
Koster menambahkan bahwa tingkat Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet di Bali relatif rendah, hanya sekitar 2 persen, menunjukkan karakter jujur dan disiplin para pelaku usaha di daerah ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, memaparkan bahwa dari total 448.434 UMKM di Bali, baru 103.588 usaha yang sudah menerima KUR.
“Jadi, belum semua yang mendapatkan KUR, karena ini masih berproses,” jelas Tri Arya. Ia menambahkan, penyaluran KUR masih akan terus berjalan sehingga dampaknya terhadap perekonomian daerah akan semakin besar ke depan.
Program KUR di Bali bukan hanya sekadar penyaluran modal, tetapi juga bentuk nyata implementasi Ekonomi Kerthi Bali. Dimana ekonomi yang berpijak pada kekuatan lokal, berpihak pada rakyat, dan berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan. (red)
