Balihotnews.com | DENPASAR – Organisasi Bela Negara memiliki peran penting dalam menanamkan nilai cinta tanah air dan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa.
Bela Negara adalah panggilan hati dan bangsa ini berdiri, karena perjuangan bersama, yang akan tetap tegak, jika rakyatnya mau bekerja keras, berkembang serta mencintai tanah airnya.
Pernyataan tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Brigjen TNI G. Eko Sunarto, dalam sambutannya saat acara Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) Provinsi Bali Masa Bakti 2025-2030 di Zizz Convention Hotel, Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Minggu, 12 Oktober 2025.
Menurut Brigjen Eko, ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini tidak hanya berbentuk militer, tetapi juga non-militer yang justru lebih kompleks dan berbahaya.
Ia mencontohkan ancaman disintegrasi bangsa, seperti degradasi moral, radikalisme, narkoba, korupsi serta kerusakan lingkungan yang secara perlahan dapat melemahkan jatidiri bangsa.
“Kita sedang berhadapan dengan ancaman non-militer yang serius. Karena itu, ormas Bela Negara harus menjadi pelopor gerakan kebangsaan, menggerakkan komunitas, dan membantu pemerintah daerah, TNI serta Polri dalam menjaga keutuhan bangsa,” tegasnya.
Ia juga menekankan organisasi Bela Negara tidak boleh hanya berhenti pada slogan dan kegiatan seremonial, tetapi harus bergerak nyata melalui kerja sosial, edukasi kebangsaan, dan pembinaan moral masyarakat,” kata Brigjen Eko.
Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Jenderal FBN RI, A. Taufik Gumay dalam menyikapi tantangan bangsa dan negara kedepan sangatlah berat, terutama terkait geopolitik dan geostrategi mengenai ancaman non militer dan ancaman asimetris.
Menurutnya, tantangan ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan hanya ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer yang bersifat asimetris, seperti penyusupan ideologi melalui jalur sosial, ekonomi dan budaya. Menurutnya, hal-hal tersebut kini nyata dirasakan ditengah masyarakat.
“Ancaman yang paling berbahaya bukan lagi militer, tapi penyusupan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Itu bentuk ancaman asimetris yang kini sudah terjadi di lapangan,” tegasnya.
Maka dari itu, pihaknya dari FBN RI akan membangkitkan kembali arwah dari Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan serta moral Bela Negara, yang akan dihidupkan lagi, baik sekolah SMA dan kampus-kampus Negeri maupun Swasta.
“Kita sudah beberapa kali kontak dengan beberapa Universitas, mereka merespons baik, sehingga kehadiran FBN RI bisa bersinergi untuk kepentingan Bela Negara. Saat ini, ada 17 Kementerian yang bekerjasama dengan FBN RI,” paparnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat DPW FBN RI Bali, I Wayan Suyasa, SH., yang juga Ketua DPP Korwil Bali Nusra menyebutkan Forum Bela Negara memiliki tanggung jawab moral bersama dalam wadah FBN RI demi kepentingan bangsa dan negara, bukan berorientasi politik.
“Semua itu berasal dari segala lini elemen lapisan masyarakat. Jadi, siapapun Pemerintah yang saat ini dibawah Pimpinan Bapak Presiden Prabowo, kita harus maksimal mendukung dari segala lapisan masyarakat dan organisasi dari FBN RI,” kata Wayan Suyasa.
Disisi lain, Ketua DPW FBN RI Bali Terpilih Masa Bakti 2025-2030, Ida Bagus Putu Parta, SE., SH., menyerukan semangat persatuan dan tanggung jawab kebangsaan kepada seluruh pengurus serta kader organisasi.
Putu Parta menegaskan keberadaan FBN RI merupakan bentuk ikhtiar kolektif masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme sesuai amanat konstitusi.
“Forum Bela Negara (FBN) lahir, karena ikhtiar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” terangnya.
Putu Parta juga menambahkan dasar konstitusional pembentukan FBN RI mengacu pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan serta pertahanan negara.
Oleh karena itu, kehadiran organisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah aktualisasi nilai-nilai nasionalisme dan penguatan karakter bela negara di tengah tantangan zaman.
Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat, untuk memperkuat ketahanan daerah, baik dalam aspek ideologi, sosial maupun keamanan.
Setelah itu, Putu Parta akan menuntaskan Musyawarah Daerah (Musda) lagi, yang tercatat empat daerah belum menggelar Musda meliputi Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli dan Kabupaten Jembrana.
“Jadi, lima Kabupaten yang lain sudah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Itu semuanya disupport oleh tokoh-tokoh kita, salah satunya Bapak I Wayan Suyasa, SH., selaku Ketua DPP Bali Nusra bersama jajaran tokoh Bali dan pengurus DPW FBN RI Bali untuk menyukseskan Musyawarah Daerah dan Pelantikan kedepan,” kata Putu Parta.
Dalam sambutannya, Kaban Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga menegaskan semangat Bela Negara tidak sekadar dimaknai sebagai kesiapan mengangkat senjata, melainkan kesediaan untuk menjaga tanah kelahiran, melestarikan budaya serta menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Di Bali, Bela Negara berarti “Nindihin Gumi Bali”, menjaga tanah, air dan budaya, agar tetap harmonis dan lestari,” urainya.
Gede Suralaga mengatakan, Forum Bela Negara memiliki peran penting dalam memperkuat karakter kebangsaan ditengah perubahan sosial yang cepat dan derasnya pengaruh budaya global.
Ia menilai, di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap semangat nasionalisme tak lagi datang dari luar negeri, tetapi bisa muncul melalui ideologi yang menyimpang, disinformasi dan menurunnya kepedulian terhadap nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal jati dirinya, mencintai tanah airnya, dan setia menjaga keutuhannya. Bela Negara bukan hanya kewajiban konstitusional, tapi kesadaran moral untuk berbuat terbaik bagi bangsa,” tegasnya.
Kepada pengurus FBN RI Bali yang baru dilantik, Pemprov Bali berpesan, agar gerakan Bela Negara di Bali tidak berhenti pada slogan, tetapi hadir dalam tindakan nyata di masyarakat.
“Kami dorong, agar FBN RI dapat menjadi jembatan antara nilai lokal dan nasional, dengan kegiatan, seperti pembinaan generasi muda, pelatihan bela negara berbasis budaya, serta kampanye cinta tanah air yang menggugah kesadaran publik,” pungkasnya. (red).
