Balihotnews.com | DENPASAR – Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) Bali berkomitmen melakukan transformasi sistem Kesehatan Indonesia yang merujuk pada 6 pilar transformasi sebagai penompang sistem kesehatan Indonesia.
“Ini sesuai peta jalan yang dikeluarkan Kemenkes RI melalui salah satu Permenkes Nomor 15 tahun 2022 dan landasan pelaksanaannya diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan,” kata Kadis Kesehatan Bali, Dr.dr I Nyoman Gede Anom, M.Kes., di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Selasa, 21 Juli 2026.
Rakorkesda Bali itu dihadiri Kelompok Ahli Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan , Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S, Prof. Dr. drg. I Gede Winasa dan Dr. Drs. Agus Dei, M.Fis., AIFO.
Sebagai peserta adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Bali, Dirut RSUD Bali Mandara (RSBM), dr. IGN Putra Dharma Jaya, M.Kes, Dirut Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama Bangli, dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P, Dirut RS Mata Bali Mandara, dr. Ni Made Suryanada, Sp.M (K), Dirut RSU Dharma Yadnya, dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH dan pejabat administrator Provinsi Bali.
Dr Anom menjelaskan, 6 pilar utama transformasi yakni transformasi layanan primer yang fokusnya pada pencegahan/promotif, transformasi layanan rujukan, fokus pada akses dan peningkatan kualitas rumah sakit, transformasi sistem ketahanan kesehatan yakni kesiapan menghadapi pandemi, transformasi sistem pembiayaan kesehatan yakni memastikan ketersediaan, kecukupan dan keberlanjutan pendanaan, transformasi SDM kesehatan berfokus pada penambahan jumlah tenaga medis dan transformasi teknologi kesehatan.
Hal tersebut ada pergeseran dari sistem medis konvensional menuju ekosistem digital yang terintegrasi yakni digitalisasi Satu Hati.
“Semua ini adalah capaian program prioritas nasional yang sudah dan sedang tahun berjalan di Bali. Kami terus berusaha agar capaian-capaian ini dapat terwujud sejalan dengan visi Presden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan,” tutur Dr Anom.
Selain 6 pilar itu, lanjut Dr Anom, Rakorkesda juga membahas capaian 4 program kerja tematik bidang kesehatan yang merupakan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, pertama program pemberian insentif Nyoman-Ketut yang sudah memasuki finalisasi Ranpergubnya.
Kedua, program klinik desa, 1 desa 1 klinik. Program ini sedang dalam pembahasan detail karena terkait keberadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang akan bertransformasi menjadi klinik Pratama. Untuk program ini, hanya menyasar beberapa kabupaten yang pelayanan kesehatan masyarakat belum maksimal.
Ketiga, program pola hidup bahagia dan pola hidup sehat krama Bali dan terakhir program pelayanan kesehatan tradisional. Dua program terakhir ini sudah memasuki fisnalisasi tinggal impelmentasi di lapangan.
“Kami juga sedang menjalankan program pengembangan industri herbal tradisonal Bali. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, mengkonversikan kearifan lokal, mengembangkan produk lokal dan mendukung program kesehatan nasional,’’paparnya.
Di bagian lain, Dr Anom menjelaskan Rakorkesda ini memiliki arti yang sangat penting sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di Provinsi Bali.
Tantangan sektor kesehatan saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan pola penyakit, tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pemerataan sumber daya manusia kesehatan, transformasi digital, hingga optimalisasi pembiayaan kesehatan.
“Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, institusi pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.
Sinergi yang kuat akan menjadi modal utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bali, papar Dr Anom seraya mengingatkan sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, pembangunan kesehatan diarahkan untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Bali melalui peningkatan kualitas hidup, pelestarian lingkungan, penguatan pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program kesehatan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan Bali.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Bali,” pungkas Dr Anom. (red).
