Balihotnews.com | DENPASAR – Dinas Kesehatan Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) Provinsi Bali Tahun 2026 di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Denpasar, Selasa, 21 Juli 2026.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan sektor kesehatan di Bali.
Rakorkesda dihadiri kepala dinas kesehatan kabupaten/kota se-Bali, jajaran direktur rumah sakit milik pemerintah provinsi, yakni RS Bali Mandara, RS Mata, RS Jiwa, dan RS Dharma Yadnya.
Hadir pula, Kelompok Ahli Percepatan Pembangunan Bali Bidang Kesehatan, Prof. Damriyasa, Prof. Winasa, dan Dr. Agus Dei.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes.
Dalam sambutannya, Gede Anom menegaskan bahwa Rakorkesda memiliki peran penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di Bali.
Menurutnya, sektor kesehatan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan pola penyakit, peningkatan mutu pelayanan, pemerataan tenaga kesehatan, transformasi digital, hingga optimalisasi pembiayaan kesehatan.
“Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, institusi pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat akan menjadi modal utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bali,” kata Gede Anom.
Gede Anom menjelaskan, transformasi sistem kesehatan yang menjadi arah pembangunan nasional harus diimplementasikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Bali.
Transformasi tersebut mencakup layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, hingga transformasi teknologi kesehatan.
Selain itu, sejumlah program prioritas nasional dan daerah juga memerlukan koordinasi yang kuat, seperti penguatan layanan kesehatan primer, percepatan penurunan stunting, eliminasi penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, peningkatan cakupan imunisasi, penguatan sistem rujukan, pemenuhan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem informasi kesehatan.
“Selain itu, kita juga dihadapkan pada berbagai program prioritas nasional maupun daerah yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, antara lain penguatan pelayanan kesehatan primer, percepatan penurunan stunting, eliminasi penyakit menular tertentu, pengendalian penyakit tidak menular, peningkatan cakupan imunisasi, penguatan sistem rujukan, pemenuhan tenaga kesehatan, serta penguatan sistem informasi kesehatan yang berkualitas,” terangnya.
Gede Anom menambahkan, pembangunan kesehatan di Bali juga harus sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Karena itu, setiap kebijakan kesehatan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menutup sambutannya, Gede Anom mengajak seluruh peserta Rakorkesda untuk aktif memberikan masukan dan menyusun solusi atas berbagai isu strategis di bidang kesehatan.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti rapat koordinasi ini secara aktif, memberikan masukan yang konstruktif, serta bersama-sama menyusun solusi terhadap berbagai isu strategis yang berkembang. Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Bali,” pungkasnya. (red).
