Balihotnews.com | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang untuk memperluas akses keuangan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Target tersebut disampaikan Presiden Prabowo, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi capaian TPAKD yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Prabowo menilai keberadaan TPAKD menjadi langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sesuai potensi masing-masing wilayah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Presiden juga mengapresiasi penyaluran kredit kepada masyarakat yang telah menjangkau jutaan penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat berbagai program pembiayaan agar manfaatnya semakin luas.
“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat, ya. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya,” kata Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, terutama melalui peningkatan pendapatan dan daya beli keluarga.
“Saudara-saudara sekalian, garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” kata Prabowo.
TPAKD Salurkan Kredit Rp64,85 Triliun
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, TPAKD mendukung agenda Asta Cita pemerintah, khususnya pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, sebanyak 552 TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dan hari ini Bapak, kami menyelenggarakan Rakornas TPAKD. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia memaparkan, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.
Adapun program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal. Program tersebut turut mendukung penyaluran bantuan pemerintah.
Selain itu, hingga 2026, OJK telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Program ini mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pemasaran produk unggulan perdesaan.
Pelaksanaannya menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.
Penyaluran Kredit Capai Rp53,15 Triliun
Dalam periode Agustus hingga Oktober 2026, penyaluran kredit melalui program terkait perluasan akses pembiayaan produktif mencapai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.
Capaian tersebut mencerminkan kolaborasi sektor jasa keuangan dan TPAKD dalam membuka peluang ekonomi, memperkuat aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan yang lebih merata.
Dalam Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo juga menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan kepada perwakilan penerima manfaat sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan terus mengembangkan TPAKD karena berperan penting dalam memperluas pembiayaan masyarakat di daerah.
Airlangga juga menjelaskan perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menurutnya, perubahan tersebut menandai pergeseran orientasi kebijakan, dari yang semula menitikberatkan pada inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga secara menyeluruh.
DNKK Fokus pada Kesejahteraan Keluarga
Pemerintah secara resmi membentuk DNKK untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
Presiden memimpin langsung DNKK, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian. Sementara itu, OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai Wakil Ketua Harian.
DNKK berfokus pada tiga indikator utama, yakni ketahanan dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang berkualitas, kemampuan menghadapi guncangan keuangan, serta rasa aman dalam mengelola keuangan.
Dengan strategi tersebut, keberhasilan program keuangan nasional tidak hanya diukur dari jumlah rekening atau besarnya pembiayaan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, dan menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengapresiasi peran OJK dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan daerah. Ia menilai kehadiran langsung Presiden dalam Rakornas TPAKD 2026 menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi daerah.
“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.
Tito juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pembangunan.
TPAKD Award 2026 Apresiasi Inovasi Daerah
Rakornas TPAKD 2026 turut memberikan TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan program perluasan akses keuangan.
Penghargaan diberikan kepada lima TPAKD tingkat provinsi, lima tingkat kabupaten, dan lima tingkat kota berdasarkan wilayah.
Untuk tingkat provinsi, penerima penghargaan meliputi Sumatera Selatan untuk wilayah Sumatera, DKI Jakarta untuk Jawa-Bali, Kalimantan Barat untuk Kalimantan, Sulawesi Selatan untuk Sulawesi, serta Maluku untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Pada tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Lombok Timur.
Sementara itu, pada tingkat kota, penerima penghargaan adalah Kota Metro, Kota Surabaya, Kota Pontianak, Kota Palu, dan Kota Ambon.
Melalui penguatan TPAKD, pemerintah berharap akses pembiayaan bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan pengusaha lokal semakin luas. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (red).
