Balihotnews.com | KLUNGKUNG – Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Klungkung.”
Dalam sambutan Bupati Klungkung yang dibacakan oleh Wabup Tjok Surya, disampaikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan selama ini, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
Program-program tersebut, kata dia, terbukti menurunkan angka kemiskinan di Klungkung hingga mencapai 5,18% pada tahun 2025.
“Pelaksanaan program tersebut juga telah terbukti mampu menurunkan kemiskinan Klungkung hingga mencapai 5,18% di tahun 2025 ini. Tetapi, kita tidak bisa berpuas diri karena kita membutuhkan percepatan,” ujar Wabup Tjok Surya.
Ia menambahkan, untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 3% di tahun 2029, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi serta memastikan validitas data sasaran program.
“Tingkatkan validitas data sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Data sasaran yang valid akan mengarahkan fokus pelaksanaan kegiatan kita, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya berharap Rakor tersebut menjadi wadah bersama untuk menyatukan langkah dan strategi dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Semoga dengan Rakor ini nantinya dapat memberikan bimbingan, tuntunan dan perlindungan kepada kita sekalian, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pengabdian dalam hal penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, I Ketut Arie Gunawan menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten merupakan wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
“Selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah mengarahkan strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” jelasnya. (red)
