Balihotnews.com | BADUNG — Pemerintah Kabupaten Badung memastikan penataan kawasan pariwisata Pantai Bingin, Pecatu, tidak akan meminggirkan peran masyarakat lokal. Pelibatan masyarakat menjadi prioritas dalam penyusunan masterplan (rencana induk), hal ini menyusul kondisi kawasan yang sempat semrawut akibat puing sisa pembongkaran bangunan liar pada Juli 2025 lalu.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat berdialog langsung dengan tokoh adat dan komunitas masyarakat di The Cashew Tree, Jalan Pantai Bingin, Pecatu, Kuta Selatan, Kamis (20/11/2025).
Langkah jemput bola ini dilakukan Adi Arnawa untuk memantau langsung kondisi lapangan pascapenertiban puluhan bangunan ilegal tersebut.
Selain menyerap aspirasi, pertemuan tersebut juga menyepakati pembangunan akses jalan sementara menuju pantai yang mendesak dibutuhkan warga dan wisatawan.
Adi Arnawa menegaskan, kehadirannya bukanlah sekadar seremonial, melainkan upaya memotong birokrasi laporan yang sering kali tidak memotret kondisi riil di lapangan. Ia menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga dalam desain wajah baru Pantai Bingin.
“Saya turun langsung karena tidak ingin hanya menerima laporan di atas meja. Saya ingin memastikan keluhan komunitas didengar dan diakomodasi dalam masterplan penataan Pantai Bingin. Sesuai janji saya saat penertiban dulu, pemerintah tidak akan memarginalkan masyarakatnya sendiri,” tegas Adi Arnawa.
Ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung untuk segera mengeksekusi pembuatan akses sementara. Hal ini krusial mengingat kondisi pantai yang kini dipenuhi puing bangunan sisa pembongkaran, yang dinilai membahayakan pengunjung serta merusak estetika kawasan wisata.
Sementara itu, Ketua Bingin Boardriders, Mega Semadhi, mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah. Menurut dia, keterlibatan komunitas peselancar dan warga lokal sangat vital agar penataan tidak menghilangkan karakter asli Pantai Bingin sebagai destinasi selancar kelas dunia.
”Sebagai komunitas yang hidup di pantai ini, kami berharap realisasi penataan segera dilaksanakan. Saat ini, akses sementara adalah kebutuhan mutlak agar Pantai Bingin kembali aman dan diminati wisatawan,” kata Mega.
Selain bupati beserta komunitas masyarakat Bingin, turut juga hadir dalam dialog tersebut anggota DPRD Badung sekaligus Bendesa Desa Adat Pecatu I Made Sumerta, anggota DPRD Badung I Made Tomy Martana Putra, serta Sekretaris Dinas PUPR Badung Nyoman Karyasa.
Diketahui, pascapembongkaran pada Juli 2025, kawasan Pantai Bingin menghadapi masalah lingkungan serius. Puing-puing dari kafe, restoran, dan vila tak berizin yang berdiri di atas tanah negara tersebut sempat terbengkalai, menciptakan kesan kumuh dan mematikan ekonomi pelaku usaha kecil di sekitarnya.
Penataan ulang yang terstruktur diharapkan menjadi solusi pemulihan ekonomi sekaligus konservasi lingkungan.*** (dre)
