Balihotnews.com l JAKARTA — Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kembali mengemuka di tingkat pemerintah pusat. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membahas kesiapan pembangunan bandara bersama PT BIBU Panji Sakti, perusahaan yang menyatakan telah menyiapkan investasi sekitar Rp50 triliun untuk proyek tersebut.
Pertemuan berlangsung di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Bina Graha, Jakarta. Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, mengatakan pembahasan bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mencakup sejumlah aspek yang berkaitan dengan kesiapan pembangunan.
Mulai dari konstruksi, desain, pendanaan hingga berbagai kebutuhan teknis menjadi bagian dari pembahasan. “Kami siap 1.000 persen,” tegas Erwanto.
Menurut dia, PT BIBU telah mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan untuk memasuki tahap pembangunan. Perusahaan kini menunggu keputusan pemerintah mengenai dimulainya proyek tersebut.
“Kami siap 1.000 persen untuk memulai pembangunan setelah Presiden meresmikan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Bali Utara atau groundbreaking,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut setelah para penglingsir puri se-Bali, tokoh masyarakat Kubutambahan dan Buleleng serta sejumlah tokoh forum silaturahmi keraton Nusantara menyampaikan aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kepada Dudung pada 17 Juli 2026.
Saat itu, Dudung menyatakan KSP akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Aspirasi tersebut sebelumnya dikaitkan dengan komitmen Prabowo yang disebut disampaikan kepada para penglingsir Bali pada 13 Februari 2024 ketika masih menjabat Menteri Pertahanan.
Setelah Prabowo menjadi Presiden, rencana pembangunan Bandara Bali Utara kembali mendapat perhatian. Proyek tersebut juga tercantum dalam kerangka RPJMN 2025–2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
Investasi Rp50 triliun
PT BIBU menyatakan proyek Bandara Internasional Bali Utara tidak dirancang menggunakan APBN maupun APBD. Pembiayaan disebut berasal dari investasi swasta dan konsorsium internasional.
Nilai investasi yang selama ini disampaikan berada di kisaran US$3 miliar atau sekitar Rp50 triliun. Dengan nilai investasi tersebut, kepastian pemerintah menjadi faktor penting bagi investor. Kepastian lokasi, regulasi, tahapan pembangunan, perizinan dan jadwal pelaksanaan diperlukan agar investasi dapat segera bergerak.
Erwanto menegaskan PT BIBU tidak ingin sekadar menagih janji pembangunan. “Kami tidak datang hanya untuk menagih janji. Kami datang untuk menunjukkan kesiapan. Kalau keputusan pemerintah sudah jelas dan Presiden menyatakan pembangunan dimulai, kami siap bergerak,” katanya.
Konsep offshore di Kubutambahan
Salah satu konsep yang ditawarkan PT BIBU adalah pembangunan bandara di kawasan lepas pantai atau offshore Kubutambahan, Buleleng.
Kajian North Bali International Airport yang disusun Airport Kinesis Canada sebelumnya mengevaluasi sejumlah alternatif lokasi di Bali Utara dan sekitarnya.
Dalam matriks penilaian kajian tersebut, alternatif Kubutambahan offshore memperoleh skor kumulatif 5. Sejumlah alternatif darat berada pada kisaran 28 hingga 36.
Aspek sosial menjadi salah satu pertimbangan. Untuk alternatif Kubutambahan darat, kajian mencatat 1.479 rumah dan 21 lahan pertanian dalam simulasi terdampak.
Sementara alternatif Kubutambahan offshore mencatat nol rumah dan nol lahan pertanian yang perlu dibebaskan.
PT BIBU menilai konsep tersebut dapat mengurangi dampak terhadap permukiman, lahan produktif serta situs budaya masyarakat Bali.
“Tidak ada pura yang dikorbankan, tidak ada pemukiman penduduk yang digusur, dan tidak ada sawah maupun kebun produktif yang dialihkan fungsinya,” kata Erwanto.
Meski demikian, konsep pembangunan offshore tetap membutuhkan kajian teknis dan lingkungan serta harus melalui seluruh proses penetapan lokasi dan perizinan pemerintah.
KSP dan tahapan pemerintah
Dalam pertemuan dengan PT BIBU, Dudung didampingi Staf Khusus Bidang Infrastruktur Bayu Priawan Djokosoetono.
Dari PT BIBU hadir Erwanto bersama sejumlah komisaris dan direksi, antara lain Komisaris Duta Besar Eddi Hariyadhi, Duta Besar Prof. Dr. Imron Cotan dan Direktur Dr. Nyoman Shuida.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses mempertemukan aspirasi masyarakat, kesiapan investor dan kebijakan pemerintah pusat.
Namun, kesiapan investor belum secara otomatis berarti pembangunan dapat langsung dimulai. Pemerintah masih harus memastikan sejumlah tahapan, termasuk studi kelayakan, penetapan lokasi, tata ruang, aspek lingkungan, keselamatan penerbangan, desain konstruksi, pembiayaan dan berbagai perizinan.
Bandara dan pemerataan ekonomi Bali
Pembangunan Bandara Bali Utara juga dikaitkan dengan upaya mengurangi konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Bali Selatan.
Selama ini aktivitas pariwisata, investasi dan lapangan kerja lebih banyak terkonsentrasi di Badung, Denpasar dan Gianyar. Kondisi tersebut membuat masyarakat Bali Utara banyak bergerak ke selatan untuk mencari pekerjaan.
Kehadiran bandara baru diharapkan dapat membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Buleleng dan wilayah Bali Utara.
Penglingsir Puri Agung Singaraja, Anak Agung Ngurah Ugrasena, sebelumnya meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai realisasi proyek tersebut.
“Kami tidak lagi ingin sekadar wacana. Bandara Bali Utara bukan hanya proyek, tetapi kebutuhan strategis bagi Bali Utara dan seluruh Bali. Sudah saatnya janji itu direalisasikan dengan jadwal yang nyata,” ujarnya.
Di sisi lain, kebutuhan terhadap tambahan konektivitas udara Bali juga terus meningkat. Data BPS mencatat sepanjang 2025 terdapat 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali. Pada tahun yang sama, jumlah penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai mencapai 39.115 penerbangan.
Pada semester pertama 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani sekitar 11,42 juta pergerakan penumpang. Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks dalam pembahasan pembangunan bandara baru di Bali.
Kini, setelah aspirasi masyarakat disampaikan kepada KSP dan PT BIBU menyatakan kesiapan investasi sekitar Rp50 triliun, perhatian beralih pada tahapan pemerintah.
Erwanto mengatakan pihaknya siap bergerak ketika keputusan pembangunan telah ditetapkan. “Kami tinggal action,” katanya.
Dengan investasi sekitar Rp50 triliun yang diklaim telah disiapkan, proyek Bandara Internasional Bali Utara kini tidak hanya menunggu kesiapan investor. Kepastian keputusan pemerintah menjadi kunci sebelum rencana tersebut berubah menjadi pekerjaan konstruksi nyata di Kubutambahan. (Bhn)
