Balihotnews.com | DENPASAR – Kelangkaan bahan bakar minyak yang sempat melumpuhkan urat nadi transportasi di Bali perlahan terurai. Namun, surutnya antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menyisakan catatan kritis terhadap kepekaan para kepala daerah dalam merespons krisis di wilayahnya.
Akademisi sekaligus mantan jurnalis senior Bali, Agus Dei, menilai sikap pasif sejumlah pimpinan kabupaten dan kota menunjukkan lemahnya mitigasi ketanggapdaruratan di tingkat lokal.
Ia pun menyentil langkah Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang dinilai kurang tanggap saat warga berjibaku berjam-jam demi seliter bensin.
”Ketika Gubernur sudah turun ke lapangan, mestinya wali kota dan bupati mengambil sikap. Paling tidak, mereka berkoordinasi dan ikut mendampingi,” ujar pengajar di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) ini di Denpasar, Senin (19/10/2026).
Gangguan pasokan Pertalite dan Pertamax sejak 11 Oktober lalu sempat memicu kepanikan massal (panic buying). Di Denpasar, Badung, hingga Buleleng, antrean kendaraan mengular hingga satu kilometer.
Warga terpaksa mengantre hingga lima jam, bahkan tak sedikit yang bertahan hingga dini hari di trotoar SPBU. Di SPBU Pesanggaran, Denpasar, ketegangan antarwarga sempat pecah pada Kamis dini hari akibat kelelahan fisik dan ketidakpastian stok.
Lambannya Respons Daerah
Agus menyayangkan ketidakmampuan pemerintah kabupaten dan kota dalam membaca eskalasi dampak sosial di wilayah masing-masing. Bantuan atau peninjauan lapangan dari pimpinan daerah baru tampak pada hari ketiga krisis—seperti yang terlihat di Badung dan Jembrana.
Padahal, meski regulasi sektor minyak dan gas bumi berada di ranah pemerintah pusat dan operasional PT Pertamina (Persero), dampak sosial-ekonomi langsung ditanggung oleh warga setempat.
”Kehadiran pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga ketertiban umum, memantau kondisi warga, dan menenangkan kepanikan publik,” tutur pria yang lama berkarier di Harian Bali Post tersebut.
Berbeda dengan sikap di tingkat kabupaten/kota, Agus mengapresiasi gerak cepat Gubernur Bali Wayan Koster yang menggelar pemantauan ke sejumlah SPBU di Denpasar, Badung, dan Gianyar sejak Selasa, 13 Oktober 2026. Langkah ini berlanjut pada koordinasi intensif bersama Pertamina untuk mengamankan rantai pasok.
“Persoalan antrean panjang tiga hari itu murni kendala teknis distribusi Pertamina, bukan kesalahan gubernur,” kata Agus.
Hasil intervensi Pemprov Bali dan Pertamina kini mulai menampakkan hasil. Kuota pembelian dibatasi maksimal 20 liter untuk mobil dan 3 liter untuk sepeda motor, disusul skema ganjil-genap serta penetapan 66 SPBU siaga 24 jam. Pasokan darurat sebanyak 48 juta liter Pertalite diguyur sejak 7 hingga 17 Oktober 2026, ditopang penambahan armada kapal pengangkut dari tiga menjadi tujuh unit.
Langkah ini mendongkrak ketahanan stok BBM Bali dari kondisi kritis ke posisi aman untuk 11–12 hari ke depan.
Tuntutan Keterbukaan Pertamina
Kendati situasi berangsur normal, Agus mengingatkan bahwa ancaman krisis serupa tetap membayangi jika Pertamina tidak membenahi tata kelola distribusi dan pola komunikasi publik.
Sebagai destinasi wisata internasional, kestabilan pasokan energi di Bali menjadi fondasi vital yang tidak boleh terguncang oleh kendala logistik berulang.
Ia mendesak BUMN migas tersebut menyampaikan kondisi stok harian secara jujur dan berkala guna mengikis spekulasi di masyarakat.
”Pertamina harus terbuka soal ketersediaan pasokan. Informasi yang transparan akan mencegah panic buying ketika terjadi jeda pengiriman,” ujar Agus.*** (dre)
