Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah menegaskan pentingnya mempercepat pengembangan energi surya sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional di tengah krisis energi fosil dan ketidakpastian geopolitik global.
Pesan tersebut disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Perekonomian, Sunandar, saat hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN) di Bali Beach Convention Center (BBCC), The Meru Sanur, Rabu, 15 Juli 2026.
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Perekonomian, Sunandar menegaskan Indonesia perlu memperluas pemanfaatan energi surya agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Menurutnya, pengembangan energi surya tidak hanya berorientasi pada pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
“Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Keberhasilan pengembangan energi surya tidak hanya dilihat dari fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat. Koordinasi antarpihak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan pendekatan yang tepat bagi pemerintah. Melalui koordinasi yang baik, ambisi pengembangan energi surya dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang lebih terarah,” kata Sunandar.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menilai besarnya potensi energi surya Indonesia saja belum cukup untuk menarik investasi.
Fabby Tumiwa menjelaskan investor membutuhkan kepastian regulasi, proyek yang layak dibiayai, risiko yang dapat dikelola, serta tingkat pengembalian investasi yang kompetitif dalam jangka panjang.
“Investasi pembangkit energi surya perlu berjalan bersama dengan pembangunan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan sistem penyimpanan energi. Keberhasilan pengembangan energi surya tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan jaringan listrik untuk menampung dan memanfaatkan listrik yang dihasilkan,” kata Fabby Tumiwa.
IESR menilai terdapat tiga faktor utama yang harus diperkuat untuk mempercepat implementasi energi surya di Indonesia.
Pertama, kepastian kebijakan yang diterjemahkan ke dalam pipeline proyek yang jelas sehingga memberikan sinyal positif bagi investor.
Kedua, tersedianya proyek yang bankable serta instrumen pembiayaan menarik seperti concessional loan dan blended finance.
Ketiga, proses pengadaan yang efisien dengan kontrak yang jelas serta pembagian risiko yang adil, termasuk mekanisme jual beli listrik.
Pada kesempatan yang sama, IESR juga memaparkan hasil kajian bertajuk The Technological and Economic Potential of Developing Floating Solar Power Plants in the Indonesian Archipelago. Kajian tersebut menyebut pembangkit listrik tenaga surya terapung (Floating Solar Photovoltaic/FPV) berpotensi menjadi solusi mempercepat pemanfaatan energi surya di Indonesia.
Teknologi ini memungkinkan pembangunan PLTS di waduk, danau, maupun kawasan perairan dekat pantai sehingga mengurangi kebutuhan lahan darat yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan PLTS skala besar.
Berdasarkan hasil pemodelan IESR, Indonesia memiliki potensi PLTS terapung yang layak secara finansial mencapai 77,8 GW di 179 lokasi. Potensi tersebut terdiri atas 42,5 GW PLTS terapung di perairan darat pada 143 lokasi dan 35,3 GW PLTS terapung nearshore di 36 lokasi.
“Pengembangan PLTS terapung penting untuk mendukung target besar Indonesia dalam mempercepat energi surya, termasuk program PLTS 100 GW. Jika dirancang dengan baik, PLTS terapung dapat menjadi bagian dari solusi untuk menyediakan listrik bersih bagi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sistem kelistrikan daerah, hingga pengganti pembangkit fosil yang memasuki masa pensiun,” kata Fabby Tumiwa.
IESR mendorong agar lokasi potensial PLTS terapung diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan energi, tata ruang darat, dan tata ruang laut. Lembaga tersebut juga mengusulkan penyederhanaan perizinan pemanfaatan sumber daya air untuk PLTS di waduk maupun danau, serta kejelasan regulasi ruang laut dan navigasi bagi PLTS terapung nearshore.
Selain itu, IESR merekomendasikan penerapan mekanisme reverse auction atau lelang terbalik berbasis harga. Skema tersebut dinilai mampu menghasilkan tarif listrik yang lebih kompetitif sekaligus mempercepat realisasi proyek-proyek PLTS terapung yang telah siap dikembangkan. (ace).
